“Di balik air yang mengalir ke rumah warga Natuna, terdapat perjalanan panjang dari kawasan hutan, sumber mata air, jaringan pipa yang membentang di medan sulit, hingga fasilitas penampungan dan pompa. Peninjauan langsung HMI Cabang Natuna menemukan sejumlah persoalan infrastruktur yang membuat persoalan air bersih tidak cukup diselesaikan hanya dari sisi distribusi kepada pelanggan.”
NATUNA – Ketua Umum HMI Cabang Natuna Fergiawan bersama 10 pengurus HMI Cabang Natuna meninjau langsung sumber air dan jaringan perpipaan Perumda Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna, Minggu (20/9/2026). Perjalanan tersebut membawa mereka masuk ke kawasan Bukit Berangin untuk melihat dari dekat sumber air, kondisi pipa, fasilitas penampungan, hingga sistem pompa yang menjadi bagian dari jaringan penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Minggu pagi, 20 September 2026, sekitar pukul 08.00 WIB, sebanyak 11 pengurus HMI Cabang Natuna memenuhi undangan Perumda Air Minum Tirta Nusa untuk melihat langsung sumber air yang selama ini dialirkan ke rumah-rumah warga.
Sebelum menuju lokasi, rombongan terlebih dahulu bertemu dengan Direktur Perumda di kantor. Perbincangan berlangsung singkat, kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama sebelum rombongan mempersiapkan perjalanan menuju sumber air dan jaringan pipanisasi.
Agenda tersebut bukan sekadar kunjungan biasa. HMI ingin melihat langsung kondisi lapangan yang sebelumnya menjadi bagian dari pembahasan dalam agenda rapat dengar pendapat bersama DPRD, Perumda Air Minum Tirta Nusa, dan Bagian Perekonomian Daerah.
Sekitar pukul 10.12 WIB, rombongan berangkat. Sebelum perjalanan dimulai, mereka berdoa bersama. Enam pegawai Perumda yang telah berpengalaman dengan medan dan jaringan perpipaan turut mendampingi perjalanan. Tujuannya adalah kawasan Bukit Berangin.
Rombongan melewati Embung Sebayar menggunakan mobil pikap. Perjalanan dengan kendaraan berlangsung sekitar 17 menit hingga sampai pada titik yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Dari sana, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki.
Kawasan hutan dan pegunungan menjadi jalur berikutnya. Untuk mencapai titik mata air terdekat, rombongan harus berjalan lebih dari dua jam. Namun, perjalanan panjang tersebut justru memperlihatkan bagian yang selama ini tidak terlihat oleh pelanggan ketika membuka keran air di rumah.
Sepanjang perjalanan, rombongan menemukan sejumlah pipa yang kondisinya sudah tidak layak. Meski demikian, jaringan tersebut masih dipertahankan agar tetap berfungsi oleh para pegawai Perumda dengan berbagai cara.
Salah seorang pegawai yang mendampingi rombongan menjelaskan bahwa sejumlah pipa tersebut telah digunakan selama lebih dari 25 tahun. Menurut penjelasan yang diterima rombongan, usia penggunaan ideal pipa PVC berada di kisaran 15 tahun sehingga pipa yang telah berusia lebih dari dua dekade tentu membutuhkan perhatian serius.
Kondisi tersebut tidak hanya ditemukan pada satu atau dua titik. Di sejumlah bagian, jaringan pipa terlihat dalam kondisi serupa. Bahkan, rombongan menemukan pipa yang harus diikat menggunakan tali ke dahan pohon agar tetap bertahan dan tidak banyak bergoyang ketika air mengalir.
Bagi Fergiawan, kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan air bersih Natuna tidak semata-mata berbicara mengenai bagaimana air didistribusikan kepada pelanggan. Ada persoalan infrastruktur di belakangnya.
Ada sumber air baku, jaringan transmisi, pipa distribusi, bak penampungan, pompa, sumber listrik, hingga kondisi jaringan yang telah digunakan selama bertahun-tahun.
Setelah menempuh perjalanan lebih dari dua jam, rombongan akhirnya tiba di sumber mata air terdekat. Di tempat tersebut, mereka melihat langsung air yang menjadi salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat. Air yang ditampung ke dalam botol terasa sangat dingin. Permukaan botol bahkan seketika dipenuhi embun.
Bagi rombongan HMI, pengalaman itu menjadi gambaran nyata mengenai perjalanan air sebelum akhirnya sampai ke rumah-rumah warga. Dari sumber air yang berada di kawasan hutan, air harus melewati jaringan perpipaan yang membentang dalam kondisi medan yang tidak mudah.
Perjalanan kembali ke bawah juga tidak kalah menantang. Rombongan sempat dikejar hujan, tetapi akhirnya berhasil tiba di bawah sebelum hujan mengguyur seluruh kawasan.
Setibanya di rumah warga di kaki bukit, rombongan kembali makan bersama. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menuju bak penampungan air yang ukurannya cukup besar.
Rombongan kemudian singgah di Embung Sebayar untuk melihat fasilitas sumber air yang baru menggunakan mesin pompa. Sistem tersebut mengandalkan dua sumber listrik, yakni PLN dan genset sebagai cadangan.
Hari itu, perjalanan HMI bukan hanya melelahkan secara fisik. Bagi Fergiawan, perjalanan tersebut juga membuka perspektif baru mengenai persoalan pelayanan air bersih di Natuna.
Persoalan Air Tak Berhenti di Keran Pelanggan
Fergiawan mengatakan, masyarakat selama ini mungkin lebih banyak melihat persoalan air dari sisi hilir, yakni ketika air tidak mengalir atau distribusinya macet. Namun, setelah melihat langsung kondisi di lapangan, ia menilai persoalannya jauh lebih panjang.
“Kalau kita melihat langsung ke lapangan, persoalannya memang tidak sesederhana air macet atau air tidak mengalir. Ada persoalan sumber air baku, jaringan perpipaan, fasilitas penampungan, pompa, sampai usia infrastruktur yang harus diperhatikan. Karena itu, persoalan pelayanan air bersih tidak bisa hanya dibebankan kepada Perumda,” kata Fergiawan.
Menurut dia, Perumda Air Minum Tirta Nusa memiliki fungsi utama sebagai operator pelayanan. Perusahaan menjalankan operasional distribusi air, pemeliharaan jaringan dalam lingkup operasionalnya, pelayanan pelanggan, pencatatan meteran, penagihan, serta penanganan gangguan teknis.
Namun, ketika persoalan sudah menyentuh pembangunan infrastruktur berskala besar, Fergiawan menilai pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting.
“Perumda itu operator. Mereka menjalankan pelayanan sehari-hari. Tetapi kalau kita bicara pembangunan infrastruktur besar, jaringan induk, sumber air baku, peningkatan kapasitas, atau peremajaan aset yang membutuhkan anggaran besar, tentu tidak bisa semuanya dibebankan kepada Perumda dari hasil penjualan air kepada masyarakat,” ujarnya.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena gangguan pasokan air memang telah menjadi persoalan yang muncul berulang kali di Natuna. Pada Maret 2026, Perumda menerapkan distribusi bergilir setelah debit air baku menurun.
Pada Juni 2026, Direktur Perumda juga menyebut persediaan air bersih masih belum mencukupi secara normal sehingga sistem penggiliran tetap diberlakukan.
Sementara pada Agustus 2026, Perumda bahkan menyiapkan mobil tangki bagi pelanggan yang belum memperoleh aliran air sesuai jadwal distribusi. Saat itu, debit air di sumber intake Gunung Ranai disebut berada sekitar 30 persen dan Bukit Berangin sekitar 60 persen.
Infrastruktur Besar Membutuhkan Peran Pemerintah
Fergiawan menilai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan pelayanan air bersih tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan operasional Perumda.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perumda Air Minum Tirta Nusa, ia melihat pentingnya membedakan fungsi operasional perusahaan dengan kebutuhan pembangunan sistem penyediaan air minum yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
“Kalau sumber air baku bermasalah, kalau kapasitas jaringan induk tidak mencukupi, atau kalau pipa yang sudah tua membutuhkan peremajaan besar-besaran, tentu Perumda tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada intervensi pemerintah melalui kebijakan, perencanaan, pembangunan fisik, dan penyertaan modal,” kata Fergiawan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pemilik modal daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan kebutuhan infrastruktur dasar tersebut dapat direncanakan dan direalisasikan secara bertahap.
Ia mencontohkan penyediaan sumber air baku, pembangunan dan peningkatan jaringan utama, fasilitas penampungan, serta peremajaan infrastruktur yang sudah berusia tua.
“Pemerintah daerah harus hadir di bagian ini. Kalau kita ingin pelayanan air bersih maksimal, infrastrukturnya juga harus disiapkan. Jangan sampai operator diminta memberikan pelayanan maksimal, sementara sarana pendukungnya masih terbatas,” ujarnya.
Fergiawan juga menilai keberadaan Embung Sebayar harus dilihat sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, bukan sebagai satu-satunya jawaban atas persoalan air bersih.
Pasalnya, tambahan kapasitas sumber air akan tetap menghadapi persoalan apabila jaringan perpipaan yang membawa air kepada pelanggan masih mengalami banyak kerusakan.
Hal tersebut juga sejalan dengan keterangan yang disampaikan pihak teknis pada Juli 2026. Dinas PUPR Natuna menyebut revitalisasi seluruh jaringan pipa distribusi membutuhkan anggaran sekitar Rp250 miliar. Dalam laporan yang sama, kondisi pipa dan jaringan disebut menjadi salah satu persoalan yang dapat menghambat optimalisasi pasokan dari Embung Sebayar.
Direktur Perumda juga menyebut tingkat kebocoran jaringan distribusi diperkirakan mencapai 30-40 persen berdasarkan audit BPKP. Artinya, persoalan air bersih Natuna memiliki dua wajah yang saling berkaitan ketersediaan air baku dan kemampuan infrastruktur membawa air tersebut hingga ke rumah pelanggan.
RISPAM Jangan Berhenti sebagai Dokumen
Fergiawan selanjutnya menyoroti pentingnya implementasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum atau RISPAM Kabupaten Natuna. Menurutnya, dokumen perencanaan harus diterjemahkan menjadi program pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
“RISPAM jangan hanya menjadi dokumen perencanaan. Kalau memang sudah ada kebutuhan dan arah pembangunan sistem air minum, harus ada tahapan yang jelas untuk merealisasikannya. Pemerintah harus memastikan mana yang menjadi prioritas, berapa kebutuhannya, bagaimana sumber pembiayaannya, dan kapan bisa direalisasikan,” katanya.
Ia menilai perencanaan pembangunan air bersih harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Sumber air baku harus dijaga. Infrastruktur pengambilan air harus memadai. Jaringan transmisi harus diperkuat. Pipa distribusi yang sudah tua perlu diremajakan. Fasilitas penampungan dan sistem pompa juga harus dipastikan mampu bekerja secara berkelanjutan.
“Ketika debit air baku menyusut saat kemarau, kemudian kapasitas pipa atau fasilitas pendukung juga terbatas, Perumda tentu akan kesulitan menjaga distribusi tetap normal. Mereka bisa mengatur giliran, melakukan perbaikan, atau mencari solusi teknis, tetapi kalau infrastrukturnya memang terbatas, tetap ada batas kemampuan mereka,” ujar Fergiawan.
Pegawai Perumda Tetap Berjuang di Lapangan
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Fergiawan mengaku mengapresiasi para pegawai Perumda yang tetap berusaha mempertahankan jaringan yang ada. Ia melihat langsung bagaimana pipa-pipa tua tetap diupayakan berfungsi meskipun kondisinya sudah tidak ideal.
“Kita mengapresiasi pegawai Perumda yang masih berusaha mempertahankan jaringan yang ada. Tetapi jangan sampai kreativitas petugas di lapangan justru menjadi alasan untuk membiarkan infrastruktur yang sudah tua terus digunakan. Mereka sudah berbuat sesuai kemampuan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah mengambil peran untuk memperbaiki sistem secara lebih besar,” katanya.
Bagi Fergiawan, perbaikan sementara memang dibutuhkan untuk memastikan pelayanan tidak berhenti. Namun, solusi sementara tidak seharusnya menggantikan kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Natuna dapat menyusun prioritas pembangunan infrastruktur air bersih secara realistis dan bertahap sesuai kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran.
Dari Hutan, Persoalan Itu Terlihat Lebih Jelas
Perjalanan HMI Cabang Natuna ke kawasan Bukit Berangin akhirnya menjadi pengalaman yang memperlihatkan sisi lain pelayanan air bersih.
Masyarakat mungkin hanya melihat air ketika mengalir dari keran. Namun, di belakangnya terdapat perjalanan panjang yang dimulai dari kawasan sumber air, melewati hutan dan pegunungan, masuk ke jaringan pipa, ditampung, dipompa, kemudian didistribusikan kepada pelanggan.
Ketika salah satu mata rantai bermasalah, pelayanan kepada masyarakat ikut terdampak. Fergiawan menegaskan, persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti pada siapa yang disalahkan ketika air tidak mengalir.
“Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan air bersih di Natuna, jangan hanya memperbaiki yang terlihat di hilir. Hulu dan infrastrukturnya juga harus dibenahi. Pemerintah daerah harus hadir membangun sistemnya, sementara Perumda menjalankan pelayanan sebaik mungkin. Kalau dua-duanya berjalan, masyarakat yang akan merasakan manfaatnya,” tutur Fergiawan.
Pada akhirnya, perjalanan menuju sumber mata air tersebut memperlihatkan bahwa air bersih bukan sekadar persoalan membuka keran. Ada hutan yang menjadi tempat sumber air, ada pipa yang membentang puluhan kilometer, ada fasilitas yang harus dijaga, ada pegawai yang bekerja di tengah medan sulit, dan ada kebutuhan investasi yang tidak kecil.
Karena itu, harapan masyarakat terhadap air yang mengalir lancar juga berarti harapan agar seluruh mata rantai sistem penyediaan air minum dibangun dan dipelihara secara serius.
Bagi Natuna, tantangannya bukan hanya memastikan air tersedia di sumber. Tantangannya adalah memastikan air tersebut dapat menempuh perjalanan panjang dari hulu hingga akhirnya benar-benar sampai ke rumah warga.
Laporan: Ran
