“Pemerintah Desa Tanjung memprioritaskan pembangunan jalan pertanian sebagai strategi utama penguatan ketahanan pangan berbasis petani lokal.”
NATUNA — Kepala Desa Tanjung Mat Nawawi menegaskan bahwa program ketahanan pangan 2025–2026 diarahkan pada pembangunan infrastruktur jalan usaha tani di Dusun 2 guna memperlancar distribusi hasil pertanian masyarakat di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna.
Desa Tanjung mengambil pendekatan berbeda dalam program ketahanan pangan. Alih-alih mengalokasikan anggaran besar untuk pengadaan bibit atau subsidi produksi, pemerintah desa memilih membangun akses jalan menuju lahan pertanian masyarakat sebagai fondasi penguatan sektor riil.
Pada 2025, desa membangun jalan usaha tani sepanjang 50 meter dengan lebar empat meter di Dusun 2, RT 07 RW 04 Selulan. Infrastruktur tersebut merupakan hasil musyawarah dan permintaan langsung masyarakat petani.
“Jalan ini dibangun agar hasil pertanian bisa mudah dibawa keluar. Petani kelapa, cengkeh, pisang, ubi, dan buah-buahan bisa lewat dengan nyaman,” ujar Mat Nawawi kepada koranperbatasan.com saat diwawancarai di Kantor Desa Tanjung, Selasa, 3 Maret 2026.
Lahan yang digunakan sepenuhnya milik masyarakat. Tidak ada sistem kontrak atau kompensasi formal, karena pembangunan jalan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan kebutuhan riil petani.
Anggaran yang dikucurkan relatif terbatas, berkisar 5 hingga 10 persen dari total belanja desa. Keterbatasan fiskal membuat pembangunan baru terealisasi sebagian kecil dari total rencana jalan lingkar pertanian.
“Anggaran desa makin kecil. Untuk 2026 kemungkinan belum bisa lanjut. Mungkin kami gotong royong dulu dengan masyarakat,” katanya.
Untuk aspek produksi dan distribusi, pemerintah desa belum menganggarkan bantuan bibit. Pola tanam dan pemasaran berjalan secara mandiri. Ubi dan pisang menjadi komoditas dominan, dengan pembeli datang langsung ke lokasi atau melalui agen pengumpul.
Desa Tanjung belum banyak terlibat dalam fasilitasi pemasaran karena permintaan pasar dinilai masih stabil. Dalam konteks ekonomi lokal, pertanian dan perikanan menjadi tulang punggung mata pencaharian.
“Kalau tidak petani dan nelayan, masyarakat kami kesulitan. Dari pisang saja sehari bisa dapat Rp50 ribu. Itu sudah jadi pemasukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini fokus pada usaha ayam potong. Pemerintah desa telah mendukung penuh permodalan tahap awal. Dalam operasionalnya, lima hingga enam tenaga kerja lokal dilibatkan, mulai dari pemeliharaan hingga pemotongan.
BUMDes juga menjalin kerja sama dengan dua fasilitas cold storage ikan milik swasta di desa untuk penyimpanan ayam ketika produksi melebihi kapasitas jual. Namun, laporan laba-rugi dan kontribusi terhadap PAD desa belum disampaikan karena usaha masih tahap awal.
“Keuntungan belum bisa kami sampaikan karena laporan resmi dari BUMDes belum masuk,” kata Mat Nawawi.
Bibit ayam didatangkan bertahap, berkisar 500 hingga 1.000 ekor per siklus. Tantangan teknis cukup kompleks, termasuk tingkat kematian yang bisa mencapai 200 ekor akibat faktor cuaca dan distribusi melalui jalur udara.
Ketahanan pangan desa juga dikaitkan dengan perbaikan gizi anak. Pemerintah desa menyebut terdapat kerja sama informal antara petani sayur lokal dan program penyediaan makanan tambahan bagi anak berisiko stunting.
Sebelumnya, desa aktif menyediakan makanan bergizi untuk anak stunting. Ke depan, integrasi sektor pertanian dengan program gizi akan terus diperkuat agar manfaat ekonomi berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Mat Nawawi berharap anggaran desa ke depan dapat kembali diperkuat agar desa mampu menyediakan bibit bagi petani dan menerapkan pola bagi hasil yang lebih terstruktur.
“Harapan saya ketahanan pangan Desa Tanjung semakin baik. Petani benar-benar mendapat hasil yang layak. Kalau anggaran memungkinkan, kami ingin membantu bibit dan pengelolaan bersama,” tutupnya.
Program ini menjadi gambaran bagaimana desa dengan keterbatasan fiskal tetap berupaya membangun fondasi ketahanan pangan melalui pendekatan infrastruktur dan pemberdayaan komunitas. (KP).
Laporan : Dhitto
