Meski demikian, upaya mencari solusi tetap dilakukan. Dinas Perikanan disebut terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu alternatif yang muncul adalah pengiriman ikan hidup melalui jalur udara, dari Natuna ke Jakarta lalu diteruskan ke Hongkong. Namun biaya kargo pesawat jauh lebih mahal dan kapasitas pengiriman terbatas, sehingga tak mampu menampung hasil panen nelayan dalam skala besar.
“Kalau pakai jalur pesawat, jumlahnya kecil dan biayanya tinggi. Itu pun baru sebatas solusi sementara. Tidak bisa mengakomodasi semua nelayan,” ujar Dedy.
Pilihan mencari pasar alternatif di negara lain seperti Singapura atau kawasan Eropa, juga bukan perkara mudah. Setiap negara memiliki syarat ketat, mulai dari uji laboratorium hingga sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Persyaratan ini membutuhkan waktu, biaya, dan kesiapan teknis yang panjang. Bagi nelayan kecil, beban itu nyaris mustahil ditanggung sendiri.
Sementara itu kerugian ekonomi nelayan terus menumpuk. Meski Dinas Perikanan belum memiliki data pasti, Dedy menyebut kerugian itu nyata. Modal untuk membeli pakan dan menjaga kualitas ikan sudah terlanjur dikeluarkan namun hasil yang diharapkan belum bisa diraih. “Tidak mungkin ikan itu dibuang. Nelayan tetap harus memberi makan, tetap harus menjaga. Semakin lama, semakin besar beban mereka,” tambahnya.
