Di balik jargon efisiensi fiskal, banyak wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) justru makin kehilangan akses terhadap pembiayaan pembangunan dasar. Pemangkasan anggaran yang tak disertai reformasi struktural hanya memperparah ketimpangan antarwilayah.
WACANA efisiensi anggaran telah lama menjadi narasi utama dalam pengelolaan fiskal daerah. Pemerintah mendorong pemangkasan belanja nonprioritas guna menjaga keseimbangan keuangan negara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efisiensi yang diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan disparitas wilayah justru memukul keras daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Logika fiskal yang terlalu sentralistik telah mengabaikan kebutuhan pembangunan spesifik di wilayah-wilayah yang justru membutuhkan afirmasi lebih besar.
Masalah utama dalam kebijakan pemangkasan anggaran di daerah terletak pada pendekatan yang bersifat linier dan teknokratis. Banyak daerah 3T menerima pemotongan anggaran dengan porsi yang tidak proporsional, tanpa mempertimbangkan ketergantungan mereka terhadap dana transfer pusat. Akibatnya, belanja langsung yang seharusnya dialokasikan untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar mengalami stagnasi bahkan kemunduran.
Dominasi belanja rutin, terutama belanja pegawai, masih menjadi pola dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketika efisiensi diberlakukan, justru belanja modal dan program pembangunan masyarakat yang terkena dampak pertama. Ironisnya, efisiensi diartikan sebagai pengurangan total belanja, bukan optimalisasi distribusi atau evaluasi kinerja belanja.
Dalam pendekatan fiskal berbasis kebutuhan (need-based budgeting), efisiensi seharusnya ditafsirkan sebagai pengeluaran yang lebih tepat sasaran, bukan sekadar pemangkasan. Ketika pemotongan dilakukan tanpa analisis spasial dan sosial, kebijakan menjadi tidak adil (inequitable). Daerah 3T yang secara geografis terpencil dan minim infrastruktur tidak berada pada level kesiapan yang sama dengan daerah maju dalam menyerap program pembangunan atau dana belanja langsung.
