Politik Anggaran yang Diskriminatif
Arah kebijakan APBN seharusnya tidak hanya mengikuti logika pasar atau potensi keuntungan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memajukan seluruh rakyatnya, termasuk mereka yang tinggal di kawasan terluar. Namun selama ini, kebijakan anggaran kerap menjadi instrumen politik sektoral, bukan alat distribusi keadilan.
Ketika proyek-proyek besar dikerjakan demi mengejar citra atau dukungan politik, wilayah perbatasan tidak punya ruang tawar. Mereka bukan konstituen dominan, bukan pusat ekonomi, dan tidak menarik secara politik. Maka mereka pun dilupakan dalam peta prioritas. Ini menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola keuangan publik secara inklusif dan visioner.
Dampak Ganda bagi Generasi Muda di Perbatasan
Ketertinggalan infrastruktur bukan hanya persoalan hari ini, melainkan bom waktu sosial. Ketika daerah perbatasan tidak masuk radar pembangunan prioritas, anak-anak muda di sana kehilangan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan layak, dan kesempatan ekonomi. Akibatnya, migrasi ke kota menjadi pilihan tunggal, meninggalkan kampung halaman dalam stagnasi berkepanjangan.
Kondisi ini memperparah fenomena “brain drain” dari wilayah 3T, karena mereka yang potensial justru mencari harapan di luar daerahnya. Maka, pembangunan yang tidak merata bukan sekadar soal statistik, tapi juga menyangkut masa depan bangsa secara keseluruhan.
