Menagih Keadilan Anggaran
Revisi mendalam terhadap penetapan proyek prioritas APBN sangat mendesak. Pemerintah perlu menerapkan pendekatan affirmative terhadap wilayah perbatasan. Bukan dengan narasi belaka, tetapi melalui anggaran yang terukur dan berkelanjutan. Sistem penganggaran yang mengutamakan efisiensi harus disandingkan dengan prinsip keadilan distributif.
Saat negara gagal menghadirkan proyek strategis di kawasan perbatasan, maka kehadiran negara secara fungsional patut dipertanyakan. Bukan karena wilayah tersebut tidak penting, tetapi karena negara memilih untuk tidak memprioritaskannya.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
📊 Views: 11
