“Program pinjaman modal usaha mikro tanpa bunga hingga Rp20 juta yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Natuna melalui kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah mulai berjalan sejak akhir 2025. Namun hingga saat ini jumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan program tersebut masih relatif terbatas.”
Program pembiayaan usaha mikro tanpa bunga tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Ranai melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. Program ini memberikan akses pinjaman modal usaha hingga Rp20 juta kepada pelaku UMKM dengan margin pembiayaan yang disubsidi oleh pemerintah daerah.
NATUNA – Team Leader Pembiayaan Produktif BRK Syariah Cabang Ranai, Eriksubandi, menjelaskan bahwa program pembiayaan tersebut mulai berjalan sejak November 2025.
Menurutnya, bank menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dengan plafon maksimal Rp20 juta per nasabah, sementara margin pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Natuna.
“Bank tetap menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, tetapi margin atau bagi hasilnya disubsidi oleh pemerintah daerah,” kata Eriksubandi dalam wawancara melalui telepon WhatsApp, Selasa (10/03/2026).
Ia menjelaskan bahwa dana yang diterima nasabah sepenuhnya berasal dari pihak bank, sedangkan pemerintah daerah menanggung margin pembiayaan yang dikenakan kepada nasabah.
Dengan skema tersebut, pelaku UMKM hanya berkewajiban membayar pokok pinjaman tanpa harus menanggung biaya margin pembiayaan.
Eriksubandi menyebutkan bahwa sejak program ini mulai berjalan pada akhir 2025, jumlah pelaku usaha yang telah menerima pembiayaan masih sekitar 20 nasabah.
“Kalau sampai saat ini lebih kurang sekitar 20 nasabah,” ujarnya.
Sebagian besar penerima pembiayaan berasal dari sektor usaha kecil seperti kedai kelontong dan nelayan.
Program ini juga telah menjangkau sejumlah wilayah di Natuna melalui jaringan layanan BRK Syariah yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Serasan, Subi, Sedanau, dan Bunguran.
Namun dari data yang ada, wilayah Bunguran Timur tercatat menjadi kecamatan dengan jumlah penerima pembiayaan terbanyak.
Eriksubandi menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, calon penerima harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki usaha yang berjalan, tidak memiliki pinjaman di bank lain, serta memiliki jaminan berupa rumah atau tanah.
“Yang paling utama kita lihat dulu usahanya. Setelah itu baru kita cek legalitas usaha dan jaminannya,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp600 juta pada tahun 2025 untuk subsidi margin pembiayaan UMKM dalam program tersebut.
Setiap nasabah diperkirakan menerima subsidi margin sekitar Rp2,5 juta untuk masa pembiayaan selama dua tahun.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah membayar margin pembiayaan kepada pihak bank setelah pembiayaan kepada nasabah dicairkan.
Meski demikian, Eriksubandi mengatakan bahwa hingga saat ini pembayaran angsuran dari nasabah berjalan lancar dan belum ditemukan pembiayaan yang bermasalah.
“Alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang macet,” ujarnya.
Program pembiayaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro di Natuna.
Sebelumnya, Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Natuna 2026, Cen Sui Lan menyampaikan bahwa penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk pemberdayaan UMKM, menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah.
Namun jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha di Natuna yang mencapai lebih dari 7.000 unit UMKM, realisasi program pembiayaan tersebut masih tergolong terbatas.
Program ini diharapkan dapat terus berkembang sehingga semakin banyak pelaku usaha mikro yang dapat mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka. (KP).
Laporan: Red
