“Lurah Ranai mendorong penguatan insentif kader dan integrasi program Makan Bergizi Gratis demi memitigasi defisit gizi pada fase krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan.”
NATUNA — Lurah Ranai Syarnizar, S.Par., menginstruksikan penguatan strategi teknis penanganan stunting melalui integrasi program gizi spesifik dan sensitif guna menekan prevalensi gangguan pertumbuhan kronis di wilayah Kelurahan Ranai Kota. Menanggapi laporan Indikator Kinerja Gizi (IKG) terbaru, Syarnizar menekankan bahwa keberhasilan intervensi sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemberian asupan nutrisi langsung dan perbaikan sanitasi lingkungan.
Dalam wawancara bersama koranperbatasan.com yang berlangsung di ruang kerjanya pada Rabu, 25 Februari 2026, Syarnizar menyoroti urgensi perlindungan bagi balita yang masuk dalam kategori weight faltering agar tidak jatuh ke status stunting.
Pemerintah Kelurahan Ranai kini tengah memformulasikan langkah strategis dengan mengadopsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Program ini dirancang untuk menyasar anak usia sekolah serta ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronis (KEK), sejalan dengan visi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan individu. Di sisi medis, intervensi gizi spesifik tetap menjadi pilar utama melalui suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri guna memutus rantai anemia sejak dini, serta penguatan protokol Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif selama enam bulan pertama.
Namun, Syarnizar tidak menafikan tantangan struktural yang dihadapi di lapangan, khususnya terkait rendahnya cakupan D/S (jumlah balita ditimbang/total seluruh balita) atau partisipasi masyarakat yang datang ke Posyandu. Berdasarkan data “Rembuk Stunting 2026”, fluktuasi kehadiran masyarakat seringkali hanya memuncak pada bulan Februari dan Agustus tahun 2025 yang berimplikasi pada ketidakefektifan pemantauan tumbuh kembang secara berkala. Selain itu, kendala teknis seperti keterlambatan pembayaran uang transportasi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk distribusi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal menjadi hambatan operasional bagi para kader.
Secara teknis, penanganan balita yang teridentifikasi severely stunted atau sangat pendek akan langsung dirujuk ke Dokter Spesialis Anak untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Puskesmas Ranai juga telah menyiagakan pemberian Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita stunting yang disertai kondisi wasting. Di sisi lain, intervensi sensitif terus digalakkan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) guna memastikan akses air bersih dan penghentian praktik buang air besar sembarangan yang memicu infeksi enteropati kronis.
Syarnizar menegaskan bahwa kekuatan utama dalam penanggulangan stunting terletak pada dedikasi kader Posyandu sebagai ujung tombak.
“Harapan kami adalah adanya pendekatan yang lebih konkret bagi kekuatan kita di lapangan. Saat ini, kader-kader Posyandu belum dibekali dengan insentif yang memadai, sehingga kami sangat mengharapkan adanya tambahan alokasi anggaran operasional yang proporsional bagi mereka,” pungkasnya.
Langkah ini dinilai krusial mengingat kader juga berperan penting dalam program Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan pencegahan perkawinan anak yang berkontribusi signifikan terhadap angka stunting di Ranai. (KP).
Laporan : Dhitto
