“Lurah Batu Hitam menegaskan reformasi birokrasi berbasis digital untuk mempercepat layanan dan memperkuat kepercayaan publik.”
NATUNA — Lurah Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Hamdani, S.A.P., menegaskan komitmennya mendorong transformasi digital dan percepatan pelayanan publik di tingkat kelurahan guna memangkas birokrasi berbelit serta memastikan hak administratif warga terpenuhi secara cepat, transparan, dan bebas pungutan liar, dalam wawancara bersama koranperbatasan.com di ruang kerjanya, Jumat, 27 Februari 2026.
Transformasi pelayanan publik menjadi agenda prioritas di Kelurahan Batu Hitam. Hamdani menekankan bahwa reformasi administrasi bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan reposisi fungsi kelurahan sebagai representasi kehadiran negara di tingkat lapisan masyarakat paling dasar.
Kelurahan Batu Hitam menerapkan prinsip efisiensi prosedural dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti surat keterangan domisili, pengantar KTP, maupun dokumen administratif lainnya.
Menurut Hamdani, setiap permohonan ditargetkan selesai dalam waktu singkat sepanjang dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan valid.
“Bagi kami di Kelurahan Batu Hitam, pelayanan publik bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Prinsip kami sederhana, jika bisa dipercepat, jangan diperlambat. Jika bisa dipermudah, jangan dipersulit,” tuturnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi transformasi digital berbasis simplifikasi alur kerja dan optimalisasi komunikasi internal.
Kelurahan Batu Hitam juga menginisiasi pendekatan jemput bola bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas.
Petugas kelurahan turut melakukan kunjungan langsung guna memastikan pelayanan administratif tetap dapat diakses tanpa diskriminasi. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjamin prinsip keadilan layanan publik.
Dalam aspek tata kelola, Hamdani berujar bahwa penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang terukur, baik terkait persyaratan dokumen maupun estimasi waktu penyelesaian. Komitmen pelayanan tanpa pungutan liar (zero pungli) ditegaskan sebagai fondasi integritas aparatur.
“Kepuasan warga adalah indikator utama keberhasilan kami. Kami ingin setiap warga yang pulang dari kantor kelurahan merasa terbantu dan dihargai, karena sejatinya kami adalah pelayan bagi mereka,” ujarnya.
Penguatan koordinasi lintas sektoral juga dilakukan melalui sinergi aktif dengan RT, RW, serta tokoh masyarakat. Skema ini difokuskan pada deteksi dini persoalan sosial, ekonomi, maupun potensi gangguan keamanan lingkungan.
Model komunikasi dua arah ini mempercepat respons terhadap kebutuhan warga serta mencegah eskalasi persoalan di tingkat komunitas.
Kelurahan Batu Hitam membuka ruang komunikasi publik secara langsung maupun melalui kanal digital untuk menampung saran dan kritik masyarakat.
Hamdani mengungkapkan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dari klaim kesempurnaan, melainkan dari kemauan untuk mendengar dan berbenah secara konsisten.
“Harapan terbesar saya adalah melihat masyarakat Batu Hitam tumbuh menjadi komunitas yang mandiri dan saling mendukung. Saya ingin kepercayaan masyarakat terhadap kelurahan terus meningkat, bukan karena kami sempurna tetapi karena kami selalu mau mendengar dan berbenah,” pungkasnya.
Transformasi pelayanan publik di tingkat kelurahan ini diharapkan menjadi model tata kelola pemerintahan mikro yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (KP).
Laporan : Dhitto
