RETORIKA tentang pemerataan ekonomi sering digaungkan dalam pidato-pidato kenegaraan dan kampanye publik. Namun di balik janji-janji indah tersebut, ada ironi yang tak kunjung hilang: rakyat jelata justru selalu menjadi pihak pertama yang menanggung beban kebijakan ekonomi negara.
Ketika subsidi dipangkas, harga kebutuhan pokok melonjak, dan pajak diperluas hingga ke sektor informal, dampaknya langsung menghantam kelompok ekonomi terbawah. Mereka yang tidak memiliki cadangan finansial, yang penghasilannya harian, atau bergantung pada sektor informal, menjadi kelompok paling rentan.
Pertanyaannya sederhana namun tajam: jika tujuan pembangunan adalah kesejahteraan bersama, mengapa kebijakan-kebijakan yang diambil lebih banyak memberi ruang bagi korporasi besar atau investor, sementara rakyat kecil disuruh “mengerti” dan “bertahan”?
Efisiensi anggaran kerap dijadikan tameng, seolah pengurangan belanja sosial adalah solusi satu-satunya. Padahal dalam logika pemerataan yang adil, efisiensi tidak boleh membebani kelompok rentan. Justru negara seharusnya hadir lebih nyata di ruang-ruang sempit kehidupan rakyat yang serba kekurangan.
Lihatlah struktur APBN. Belanja untuk perlindungan sosial kadang hanya menjadi pelengkap, bukan prioritas. Sementara belanja infrastruktur dan proyek strategis yang kerap tidak langsung terasa manfaatnya bagi masyarakat bawah, mendapat alokasi besar. Bukankah ini memperlebar ketimpangan secara sistematis?
