KETKA pemerintah berbicara tentang efisiensi anggaran, rakyat kecil merasakan dampaknya paling awal dan paling berat. Pemotongan subsidi energi, pangan, maupun bantuan langsung tunai secara bertahap menjadi bukti nyata bahwa negara kini lebih berhitung soal pengeluaran ketimbang memperkuat jaring pengaman sosialnya.
Subsidi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan negara. Ia adalah harapan. Ia adalah napas tambahan bagi keluarga-keluarga yang hidup di ambang kemiskinan. Ketika subsidi BBM dipangkas, efek domino langsung terlihat: harga barang naik, ongkos transportasi melonjak, dan daya beli masyarakat menurun. Tak butuh waktu lama, meja makan pun ikut “berhemat”.
Bagi kelas menengah ke bawah, menyusutnya subsidi bukan persoalan gaya hidup, melainkan ancaman eksistensi. Ketika bantuan sosial tidak tepat sasaran, atau bahkan dipolitisasi, maka rakyat bukan hanya kehilangan hak, tetapi juga kehilangan kepercayaan. Di tengah situasi ekonomi global yang belum pulih sepenuhnya, dan harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, narasi “subsidi bukan solusi jangka panjang” terdengar seperti dalih untuk lepas tangan.
Apakah negara memang tidak lagi mampu membiayai warganya yang paling rentan? Ataukah alokasi anggaran kita lebih banyak tersedot ke megaproyek atau birokrasi yang boros? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan retorika. Mereka menunggu pembuktian melalui kebijakan yang berpihak secara nyata.
Memang benar, subsidi sering dikritik karena tidak efisien dan membuka ruang penyalahgunaan. Tapi solusinya bukan mencabutnya begitu saja, melainkan memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan. Alih-alih menargetkan penghapusan, mengapa tidak memperkuat akurasi penyaluran?
