DALAM setiap pidato kenegaraan dan laporan lembaga ekonomi, kita kerap mendengar satu frasa yang terus diulang: “Ekonomi Indonesia tumbuh positif.”
Angka demi angka disodorkan, produk domestik bruto (PDB) naik, investasi meningkat, ekspor tumbuh. Namun di sisi lain, suara-suara lirih dari dapur rakyat kecil justru makin terdengar nyaring: harga pangan melonjak, biaya pendidikan dan kesehatan makin menekan, dan penghasilan tetap tak beranjak dari batas minimum.
Ini bukan sekadar keluhan. Ini adalah pertanyaan besar yang pantas kita ajukan: jika ekonomi tumbuh, mengapa rakyat tetap menjerit? Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari pertumbuhan ini?
Ketimpangan struktural menjadi salah satu biang keladi. Kue pertumbuhan ekonomi tidak terbagi secara merata. Kelompok atas yang memiliki akses terhadap modal, informasi, dan infrastruktur menyerap sebagian besar keuntungan.
Sementara rakyat kecil, pelaku UMKM, buruh, dan pekerja informal hanya menikmati remahan jika pun ada. Pertumbuhan yang tidak inklusif hanya memperlebar jurang kesejahteraan sosial.
Pemerintah acap kali berargumen bahwa subsidi dan bantuan sosial telah disalurkan. Namun apakah bantuan itu benar-benar cukup? Data belanja rumah tangga menunjukkan peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan dasar yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan.
