Stabilitas fiskal memang menjadi tujuan strategis pemerintah, namun ketika kebijakan itu berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga kelas bawah, maka perlu ditinjau ulang bagaimana desain fiskal turut memelihara ketahanan sosial-ekonomi.
KEBIJAKAN fiskal adalah instrumen utama negara dalam mengelola perekonomian nasional. Melalui instrumen ini, negara mengatur belanja, pajak, serta berbagai bentuk subsidi dan insentif. Namun dalam kondisi ekonomi yang menantang, kebijakan fiskal kerap diarahkan pada pengetatan pengeluaran demi menjaga kredibilitas makro. Ironinya, efek domino dari keputusan ini paling dulu dan paling keras menghantam warga ekonomi kelas bawah.
Ketika program sosial dipangkas, subsidi dikurangi, dan proyek padat karya dihentikan, maka lapisan masyarakat yang tidak memiliki bantalan ekonomi akan langsung terdorong ke tepi jurang ketahanan finansial. Hal ini mengakibatkan menurunnya daya beli, meningkatnya beban konsumsi, serta berkurangnya akses pada layanan publik dasar.
Dalam kerangka ekonomi ketahanan rumah tangga, kelompok rentan sangat bergantung pada stabilitas pendapatan dan biaya hidup yang terkendali. Ketika stimulus atau program jaminan sosial dihentikan, mereka kehilangan kapasitas adaptif. Sementara itu, inflasi tetap menekan dari sisi harga barang kebutuhan pokok.
Dalam perspektif distribusi risiko fiskal, negara seharusnya memainkan peran sebagai penyerap guncangan ekonomi bagi rakyat. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Negara meminimalkan belanja sosial untuk menjaga neraca, tetapi mengalihkan beban itu pada rakyat dalam bentuk kenaikan harga, pengurangan bantuan, hingga layanan publik yang menurun kualitasnya.
