Fakta di lapangan menunjukkan banyak rumah tangga yang kini terpaksa mengurangi konsumsi pangan bergizi, menunda pengobatan, bahkan menyekolahkan anak secara bergantian. Ini bukan sekadar indikator kesulitan ekonomi, tetapi juga sinyal bahaya akan degradasi ketahanan sosial yang jika dibiarkan, akan menimbulkan krisis sosial-ekonomi jangka panjang.
Konsep efisiensi anggaran semestinya tidak mengabaikan dimensi equity dan resilience dalam struktur masyarakat. Kebijakan fiskal yang terlalu rigid dan berpihak pada angka semata akan gagal menjawab kebutuhan realitas di lapangan. Maka diperlukan pendekatan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelas bawah, termasuk fleksibilitas bantuan, penguatan jaminan sosial, dan insentif ekonomi mikro.
Negara harus kembali pada fungsi dasarnya sebagai aktor stabilisasi dan penyokong kesejahteraan, bukan semata penjaga angka-angka neraca. Ketahanan ekonomi warga bukan sesuatu yang bisa dibebankan sepenuhnya kepada individu, terutama saat instrumen kolektif seperti subsidi dan layanan publik mulai dilepaskan.
Jika pemerintah tetap melanjutkan rasionalisasi fiskal tanpa koreksi berbasis data sosial, maka kita berisiko menciptakan ketimpangan struktural yang kian dalam, dan mencederai prinsip dasar keadilan sosial dalam sistem ekonomi nasional.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
