Efisiensi anggaran kerap digadang sebagai simbol keberhasilan reformasi birokrasi fiskal. Namun di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), praktik ini sering kali meleset dari tujuannya. Alih-alih meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi justru dijalankan melalui pemangkasan program pembangunan yang vital bagi masyarakat, sementara pos belanja rutin tetap mendominasi alokasi anggaran.
WACANA efisiensi anggaran telah menjadi tema dominan dalam kebijakan keuangan daerah selama satu dekade terakhir. Dalam berbagai dokumen perencanaan dan laporan kinerja pemerintah, efisiensi dijadikan indikator utama untuk menilai keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun di balik narasi teknokratik tersebut, terdapat realitas lapangan yang jauh dari ideal, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Alih-alih mendorong efektivitas pembangunan, efisiensi yang salah arah justru memperparah ketimpangan struktural.
Di banyak kabupaten perbatasan dan kepulauan, efisiensi anggaran diterapkan secara simplistik. Ketika terjadi penyesuaian fiskal akibat keterbatasan pendapatan atau tekanan defisit, pengurangan anggaran hampir selalu dilakukan pada belanja pembangunan. Program infrastruktur dasar, pengadaan layanan kesehatan keliling, serta dukungan logistik pendidikan di daerah terpencil menjadi sasaran utama pemangkasan. Sementara itu, alokasi untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, tunjangan struktural, dan biaya operasional kantor tetap stabil, bahkan cenderung meningkat.
Pola ini menunjukkan kegagalan memahami hakikat efisiensi dalam kerangka keadilan fiskal. Efisiensi seharusnya berarti penggunaan anggaran secara optimal untuk mencapai manfaat publik yang maksimal. Namun dalam praktiknya, efisiensi berubah menjadi penghematan instan yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap pembangunan manusia. Ketika pembangunan jembatan, dermaga rakyat, atau sekolah terpencil dibatalkan dengan dalih efisiensi, yang terjadi bukan penguatan kapasitas fiskal, melainkan reproduksi keterisolasian.
Lebih lanjut, ketimpangan dalam struktur anggaran daerah juga memperkuat disinsentif pembangunan. Belanja modal yang seharusnya menjadi motor penggerak pertumbuhan di wilayah 3T sering kali terpinggirkan. Data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan bahwa proporsi belanja modal di lebih dari separuh kabupaten 3T masih berada di bawah 20 persen dari total APBD. Dominasi belanja tidak langsung mencerminkan bahwa efisiensi tidak diarahkan pada reformasi struktural, melainkan pada penghindaran risiko administratif.
