Beban utang negara yang terus meningkat bukan hanya menjadi persoalan makroekonomi, tetapi juga ancaman langsung bagi keberlanjutan pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Dengan porsi APBN yang semakin tersedot untuk membayar bunga dan cicilan utang, ruang fiskal untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik di 3T kian menyempit. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar apakah strategi pembiayaan nasional benar-benar mempertimbangkan masa depan seluruh wilayah Indonesia, atau hanya mengutamakan stabilitas di pusat dan kota-kota besar?
PENINGKATAN utang negara seringkali dibenarkan dengan alasan pembiayaan pembangunan. Pemerintah mengklaim bahwa utang adalah instrumen fiskal yang wajar selama dikelola dengan baik dan digunakan untuk kegiatan produktif. Namun, data alokasi anggaran menunjukkan bahwa distribusi hasil pembiayaan tersebut tidak merata. Daerah 3T, yang seharusnya menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan inklusif, justru sering berada di urutan terakhir dalam penerimaan manfaatnya.
Menurut laporan Kementerian Keuangan, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di kisaran aman secara hukum, tetapi beban bunga utang terus meningkat setiap tahun. Pada 2025 pembayaran bunga utang diproyeksikan mencapai lebih dari 500 triliun rupiah, angka yang hampir setara dengan total belanja pendidikan nasional. Angka ini bukan sekadar statistik tetapi indikator nyata bahwa ruang fiskal untuk pembangunan jangka panjang semakin tertekan.
Dampaknya sangat terasa di 3T. Infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, hingga jaringan komunikasi yang vital bagi konektivitas wilayah seringkali tertunda karena anggaran diprioritaskan untuk pembayaran kewajiban utang. Ironisnya, wilayah yang tertinggal secara geografis dan ekonomi ini justru paling membutuhkan intervensi fiskal yang agresif untuk keluar dari lingkaran keterisolasian.
Selain itu, kebijakan penghematan yang diberlakukan untuk menjaga stabilitas makro justru memperparah ketimpangan. Program pembangunan di daerah 3T sering dipangkas atau dialihkan ke wilayah dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Di sinilah letak dilema fiskal, menjaga citra kredit negara di mata lembaga pemeringkat internasional sering kali lebih diutamakan daripada menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
