Analisis kritis terhadap strategi pembiayaan utang menunjukkan adanya bias struktural dalam perencanaan fiskal. Proyek-proyek besar di perkotaan dan pusat pemerintahan cenderung mendapatkan prioritas karena dianggap memiliki “nilai strategis nasional” yang lebih tinggi. Sementara itu, pembangunan di perbatasan atau pulau-pulau kecil kerap dilihat sebagai beban biaya, bukan investasi masa depan.
Jika tren ini terus berlanjut, masa depan 3T akan menghadapi stagnasi yang berkepanjangan. Tanpa infrastruktur dasar, kualitas pendidikan dan kesehatan akan tertinggal jauh, memperlebar kesenjangan dengan wilayah lain. Lebih jauh lagi, keterisolasian ini berpotensi memicu masalah keamanan dan kedaulatan negara, mengingat sebagian besar wilayah 3T berada di perbatasan.
Alternatif solusi memang ada. Salah satunya adalah memperketat seleksi utang baru agar difokuskan pada proyek-proyek dengan manfaat ekonomi langsung bagi 3T. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan mekanisme earmarked budget yang mengunci sebagian hasil pembiayaan utang untuk dialokasikan ke wilayah-wilayah prioritas. Tanpa langkah afirmatif seperti ini, wacana pemerataan pembangunan hanya akan menjadi slogan politik tanpa realisasi nyata.
Kebijakan fiskal tidak boleh hanya berorientasi pada angka makro dan kepentingan pasar keuangan global. Ia harus berpijak pada realitas sosial-ekonomi seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang jauh dari pusat kekuasaan. Beban utang memang menjadi tanggung jawab bersama, tetapi distribusi manfaat pembangunan dari utang itu harus adil. Jika tidak, kita sedang menulis bab panjang tentang keterpinggiran 3T dalam buku sejarah ekonomi bangsa.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
