“Pemerintah Desa Kadur memperkuat intervensi pencegahan stunting melalui pemberian makanan tambahan dan pendampingan intensif kepada ibu hamil serta balita.”
NATUNA – Kepala Desa Kadur, Herman, menegaskan bahwa upaya pencegahan stunting di wilayahnya difokuskan pada intervensi gizi dan pemantauan kesehatan ibu hamil serta balita melalui program pemberian makanan tambahan sehat (PMT) yang dilaksanakan secara terpadu bersama kader Posyandu dan Puskesmas setempat.
Program pencegahan stunting di Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, terus diperkuat melalui berbagai langkah intervensi berbasis masyarakat. Pemerintah desa menempatkan ibu hamil dan balita sebagai kelompok prioritas utama dalam upaya menekan angka stunting di wilayah tersebut.
Herman menjelaskan, salah satu program unggulan yang dijalankan adalah pemberian makanan tambahan sehat (PMT) bagi ibu hamil, balita, dan anak yang berisiko mengalami stunting. Program tersebut dilaksanakan secara rutin melalui jaringan Posyandu yang didukung tenaga kesehatan dari Puskesmas.
Selain intervensi gizi, kader Posyandu juga melakukan pendampingan dan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil serta balita secara berkala. Pemantauan ini meliputi pemeriksaan kondisi kesehatan, pemantauan pertumbuhan anak, hingga edukasi mengenai pola hidup sehat bagi keluarga.
“Pendampingan dilakukan secara langsung oleh kader Posyandu yang bekerja sama dengan Puskesmas. Mereka memantau perkembangan kesehatan ibu hamil dan balita di desa,” ujar Herman kepada koranperbatasan.com saat diwawancarai via Whatsapp, Senin, 9 Maret 2026.
Dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah desa melibatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat desa, tenaga kesehatan Puskesmas, kader Posyandu, hingga masyarakat dan orang tua dari anak-anak yang menjadi sasaran program pencegahan stunting.
Herman menyebutkan, kondisi stunting di Desa Kadur saat ini relatif rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk desa yang tidak terlalu besar. Hingga awal tahun 2026, tercatat hanya terdapat dua anak yang mengalami stunting di wilayah tersebut.
“Jumlah anak yang terindikasi stunting saat ini hanya dua anak, masing-masing berada di RT 3 RW 1 dan RT 2 RW 2,” jelasnya.
Evaluasi terhadap program pencegahan stunting dilakukan secara berkala melalui forum rembuk stunting yang diselenggarakan dua kali dalam setahun. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta masyarakat untuk mengevaluasi capaian program sekaligus merumuskan langkah intervensi lanjutan.
Rembuk stunting semester pertama telah dilaksanakan pada Januari 2026. Selanjutnya, evaluasi lanjutan akan kembali dilakukan pada Juli mendatang.
“Melalui rembuk stunting itulah kita melakukan evaluasi program dan merumuskan langkah perbaikan ke depan,” kata Herman.
Meski demikian, Herman mengakui bahwa tantangan terbesar dalam upaya pencegahan stunting bukan hanya pada aspek program, melainkan pada perubahan pola pikir masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang beragam turut memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.
“Proses mengubah pola pikir masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat memang membutuhkan waktu. Faktor ekonomi juga memengaruhi kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan bergizi,” ungkapnya.
Untuk mendukung program pencegahan stunting pada tahun 2026, Pemerintah Desa Kadur mengalokasikan anggaran sebesar Rp64.117.000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, terutama program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, balita, dan anak stunting.
Penyaluran bantuan gizi tersebut dilakukan setiap bulan melalui kader Posyandu yang bekerja sama dengan pihak Puskesmas. Selain menyalurkan bantuan, para kader juga melakukan pemantauan kesehatan terhadap sasaran program.
Ke depan, Herman berharap masyarakat dapat terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.
“Harapan kami masyarakat tetap menjaga lingkungan yang sehat dan meningkatkan pemahaman tentang pola hidup bersih dan sehat,” tuturnya.
Herman juga berharap adanya dukungan yang lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Kesehatan, terutama dalam bentuk pembinaan kader kesehatan serta bantuan sarana dan prasarana kesehatan.
Menurutnya, desa memiliki keterbatasan anggaran dalam memenuhi seluruh kebutuhan penanganan stunting di lapangan, seperti penyediaan obat-obatan, vitamin, serta alat pemeriksaan kesehatan.
“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Kesehatan, baik berupa pembinaan kader maupun bantuan obat-obatan, vitamin, serta alat kesehatan yang dibutuhkan di lapangan,” pungkas Herman. (KP).
Laporan : Dhitto
