“Kondisi ekonomi Kabupaten Natuna mendapat sorotan dari berbagai pihak. DPRD, kalangan mahasiswa, hingga pengamat kebijakan menilai perlunya langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Natuna, di tengah indikasi tekanan ekonomi dan belum optimalnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).”
NATUNA – Tekanan terhadap kondisi ekonomi Natuna kian menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak menilai, situasi ekonomi daerah saat ini menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang perlu segera direspons secara konkret oleh pemerintah daerah.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna, Fergiawan, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi yang dinilai tidak dalam keadaan baik.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang beredar, ekonomi Natuna mengalami kontraksi sebesar -1,61 persen jika sektor migas tidak dimasukkan per Maret 2026.
“Ini menjadi sinyal serius bahwa kondisi perekonomian Natuna sedang tidak baik-baik saja dan membutuhkan langkah konkret serta respons cepat dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi mengingat Natuna merupakan daerah penghasil migas yang seharusnya mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
“Kenapa Natuna harus mengalami kondisi ekonomi lesu, padahal daerah ini penghasil migas. Seharusnya ada dampak terhadap perputaran ekonomi,” tegas Fergiawan.
Sorotan serupa juga datang dari Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Natuna-Anambas, Marzuki, SH, yang menilai kondisi UMKM di Natuna saat ini masih stagnan bahkan cenderung menurun.
“Kalau melihat kondisi UMKM di Natuna, umumnya memang masih jalan di tempat atau sedikit menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Ia menilai, meskipun pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen melalui alokasi anggaran, namun implementasi program di lapangan masih belum optimal.
Sementara pengamat kebijakan publik, Aripin, menilai terdapat kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi dengan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, program pemerintah belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar pelaku usaha.
“Permasalahan UMKM bukan hanya soal modal, tetapi juga pendampingan, akses pasar, dan kualitas produk,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkopum) mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pembinaan UMKM.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Natuna juga menyoroti keterbatasan lapangan kerja yang berdampak pada daya beli masyarakat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Secara makro, struktur ekonomi Natuna dinilai masih bergantung pada sektor migas dan belanja pemerintah daerah.
Ketergantungan ini membuat ekonomi daerah rentan, terutama ketika sektor nonmigas belum berkembang secara optimal. Berdasarkan rangkuman data lapangan, sejumlah indikator memperkuat keraguan tersebut. Dari sekitar lebih dari 7.000 pelaku UMKM di Natuna, program pembiayaan yang disalurkan melalui perbankan baru menjangkau sekitar 20 pelaku usaha.
Di sisi lain, sebagian pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui adanya program bantuan pemerintah dan menjalankan usaha dengan modal sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa program yang ada belum sepenuhnya tersosialisasi dan dirasakan secara luas, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas implementasi kebijakan yang telah dirancang.
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi, Redaksi Koran Perbatasan telah mengajukan permohonan konfirmasi dan wawancara kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan.
Permohonan tersebut disampaikan melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Natuna, Defrizal, S.IP., M.Eng, serta ajudan Bupati. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
Dengan sorotan yang datang dari berbagai kalangan, mulai dari DPRD, mahasiswa, hingga pengamat, kondisi ekonomi Natuna kini menjadi perhatian publik yang semakin luas.
Sejumlah pihak menilai perlunya langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah agar kebijakan yang dijalankan tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapangan. (KP).
Laporan: Red
