NATUNA – Pemerintah Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, telah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 dengan fokus pada tiga program prioritas yakni perbaikan fisik (khususnya normalisasi air bersih), ketahanan pangan, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa (Kades) Kelanga, Asmuri, kepada koranperbatasan.com di ruang kerjanya, Rabu, 10 September 2025.
Asmuri menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran dimulai sejak akhir 2024 melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan Tim 11, masyarakat melalui rapat perdusun, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Program prioritas kemudian ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa tersebut.
Total anggaran yang dikelola Desa Kelanga pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.643.440.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari:
- Dana Desa (DD): Rp 756.290.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD): Rp 887.150.000,-
“Alokasi DD kami peruntukkan sesuai petunjuk teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu untuk BLT (50%), Ketahanan Pangan (20%), dan Fisik yang dimusyawarahkan. Sementara ADD digunakan untuk operasional desa seperti gaji perangkat, insentif RT/RW, perencanaan (RTRW), dan rapat-rapat,” jelas Asmuri.
Hingga September 2025, realisasi anggaran berjalan baik, meski beberapa program masih dalam tahap penyelesaian diantaranya adalah:
- Program Fisik (Normalisasi Air Bersih): Program pembelian dan pemasangan pipa air bersih telah direalisasikan 100%. Asmuri mengungkapkan bahwa program ini adalah yang paling mendesak karena sumber air bersih Desa Kelanga berada di Desa Ceruk yang berjarak puluhan kilometer. Pemasangan pipa melibatkan swadaya dan gotong royong masyarakat untuk menekan anggaran dan meningkatkan kekompakan.
- Program Ketahanan Pangan (20% DD): Program senilai 20% dari DD ini dialihkan kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk pengelolaan pengembangan mesin penggiling sagu modern. “Rumah mesin dan mesin penggilangnya sudah siap. Tinggal beberapa persen pemasangan lagi. Rencananya tahun 2025 ini sudah bisa beroperasi dan menghasilkan,” ujar Asmuri. Program ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT – 15% DD): Penyaluran BLT kepada 19 penerima manfaat disebutnya telah berjalan lancar dan sesuai jadwal. Penetapan penerima dilakukan melalui musyawarah desa untuk memastikan keadilan dan sesuai kriteria.
- Untuk program lainnya, Asmuri juga menyebutkan program seperti pembangunan TPU telah selesai 100% dan program kesehatan juga telah dicairkan dananya.
Asmuri menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan. Setiap pencairan dana untuk kegiatan fisik harus melalui proses Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa (Sekdes) sebelum ditandatangani Kades. Seluruh transaksi juga telah menggunakan sistem CMS (Cash Management System) untuk meminimalisir transaksi tunai, kecuali untuk pembayaran upah harian (HOK).
“Pengawasan dilakukan oleh BPD sebagai mitra. Kami menyampaikan Rencana Anggaran Kas (RAK) kepada mereka sebagai bentuk keterbukaan, sehingga mereka bisa mengawasi realisasi anggaran sesuai dengan cash flow yang masuk,” tambahnya.
Kendala utama yang dihadapi bukan pada prosedur, tetapi pada ketepatan waktu pencairan dana dari pemerintah pusat dan daerah. “Terkadang transfernya lambat, bisa terlambat 2-3 bulan. Ini menyebabkan pembayaran gaji dan insentif pun tertunda. Kendala ini ada di level atas, bukan di desa,” jelas Asmuri.
Sebagai ujung tombak pemerintah, Asmuri menyampaikan beberapa harapan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna dan DPRD.
- Ketepatan Waktu Transfer Dana: Asmuri meminta agar dana DD dan ADD bisa dicairkan tepat waktu agar tidak mengganggu operasional dan program desa.
- Perhatian pada Kesejahteraan Aparatur Desa: Asmuri menyoroti besaran insentif perangkat desa yang dinilai masih rendah. “Gaji staf saya Rp 2,227 juta per bulan, sementara UMK Kabupaten Natuna lebih tinggi. Mereka kerja full, sementara pegawai punya gaji pokok plus TPP yang besar. Kami mohon diperhatikan kenaikannya,” pintanya.
- Mengakui Peran Strategis Desa: Dia menegaskan bahwa semua data untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten bersumber dari desa. “Desa ini sangat penting. Jangan sampai dinas-dinas terkait tidak memperhatikan desa. Data yang dibicarakan di DPRD pun berasal dari kami,” tegasnya.
Terakhir, Asmuri berkomitmen untuk memulihkan nama baik Desa Kelanga dengan bekerja sesuai regulasi dan penuh transparansi. “Saya percaya kepada Allah SWT, apa yang saya lakukan dengan niat tulus mudah-mudahan menjadi baik ke depannya,” tutupnya. (KP).
Laporan : Fergi
