Kecenderungan fiskal yang berpusat pada kota mencerminkan kegagalan dalam memahami nilai strategis daerah perbatasan. APBN seharusnya bukan hanya alat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga instrumen keadilan sosial. Ketika perbatasan dilupakan dalam peta anggaran, maka negara gagal memastikan bahwa setiap jengkal tanahnya mendapatkan hak yang sama atas pembangunan.
Masalah ini juga diperparah oleh minimnya partisipasi daerah 3T dalam proses penyusunan kebijakan fiskal. Meskipun pemerintah pusat membuka ruang konsultasi, suara dari pinggiran sering kali teredam oleh dominasi teknokratis Jakarta. Hal ini menyebabkan desain anggaran bersifat top-down dan tidak responsif terhadap kebutuhan nyata lapangan.
Jika orientasi kebijakan fiskal tidak berubah, ketimpangan akan semakin melebar. Kota-kota akan tumbuh, tetapi pinggiran akan semakin tertinggal. APBN bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keberpihakan. Dan selama keberpihakan itu hanya tertuju pada pusat, maka tepi republik ini akan terus menunggu giliran yang tak kunjung tiba.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
