Di balik gemerlap proyek strategis nasional (PSN) yang digembar-gemborkan pemerintah, terdapat ironi pahit bagi wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pembangunan berskala besar tampaknya lebih menyasar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sementara wilayah perbatasan justru terpinggirkan dan luput dari prioritas.
PEMERINTAH pusat kerap memamerkan proyek strategis nasional (PSN) sebagai simbol kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Jalan tol, pelabuhan besar, kereta cepat, dan kawasan industri terpadu menjadi deretan proyek unggulan yang terus digaungkan dalam setiap laporan pencapaian. Namun jika dicermati lebih dalam mayoritas proyek strategis ini terkonsentrasi di pulau Jawa, sebagian Sumatera, dan wilayah Kalimantan yang dekat dengan ibu kota baru, sementara daerah perbatasan hampir tidak tersentuh.
Wilayah 3T, yang seharusnya menjadi sasaran utama pembangunan karena tantangan geografis dan aksesibilitasnya yang kompleks, justru absen dari daftar prioritas PSN. Padahal, pembangunan strategis di kawasan ini bukan sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan juga kebutuhan geopolitik dan pertahanan negara. Ketika perbatasan tidak diperkuat secara infrastruktur dan ekonomi, maka kita membiarkan wilayah-wilayah tersebut rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk ketergantungan pada negara tetangga.
Ketiadaan proyek strategis di wilayah perbatasan menunjukkan adanya bias struktural dalam perencanaan nasional. Pembangunan cenderung difokuskan pada daerah yang telah berkembang, dengan logika bahwa investasi di wilayah itu lebih menjanjikan dari sisi return ekonomi. Namun logika itu mengabaikan fungsi pembangunan sebagai alat pemerataan dan penguatan kohesi nasional.
