Di banyak titik perbatasan, akses jalan masih buruk, jaringan listrik belum stabil, dan layanan kesehatan serta pendidikan jauh dari layak. Sementara itu, di kota-kota besar, pembangunan infrastruktur terus digenjot tanpa henti, bahkan hingga ke wilayah yang telah mengalami surplus layanan dasar. Ini bukan sekadar ketimpangan, melainkan bentuk pengabaian sistematis terhadap hak-hak dasar warga negara yang tinggal di pinggiran republik.
Sebagian besar kepala daerah di wilayah perbatasan mengeluhkan kurangnya dukungan konkret dari pemerintah pusat, terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur strategis yang mampu membuka isolasi daerah. Ketika pemerintah berbicara tentang “Indonesia Sentris,” kenyataannya masih “Pulau Jawa Sentris.”
Pembangunan strategis seharusnya dimaknai secara menyeluruh bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek geopolitik, sosial, dan kultural. Wilayah perbatasan yang dibiarkan stagnan adalah tanda bahwa agenda pembangunan belum menyentuh seluruh bagian negeri ini. Jika pemerintah benar-benar ingin membangun dari pinggiran, maka PSN harus masuk ke titik-titik yang selama ini dilupakan.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
