“Pemerintah Kabupaten Natuna mulai menyalurkan bantuan sosial bagi lansia dan masyarakat dalam kategori kemiskinan ekstrem selama tiga bulan sekaligus, dengan nilai Rp600 ribu per penerima.”
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Puryanti, SP., M.A.P., menyampaikan bahwa bantuan sosial (Bansos) untuk lansia dan masyarakat dalam kategori kemiskinan ekstrem mulai disalurkan kepada penerima manfaat di Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret 2026.
NATUNA – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Puryanti, SP., M.A.P., menjelaskan bahwa bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu per bulan untuk setiap penerima manfaat.
Dengan demikian, masyarakat yang menerima bantuan sosial tersebut memperoleh Rp600 ribu sekaligus untuk tiga bulan, yakni Januari, Februari, dan Maret 2026.
“Ya, kegiatan yang sejalan dengan Safari Ramadan itu penyerahan bansos lansia dan bansos kemiskinan ekstrem selama tiga bulan. Satu bulannya Rp200 ribu, berarti diterima Rp600 ribu secara simbolis oleh perwakilan masyarakat yang dikunjungi oleh Bupati,” kata Puryanti saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Dinas Sosial Natuna, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan bersamaan dengan kegiatan Safari Ramadan Bupati Natuna di beberapa wilayah. Sementara untuk wilayah yang belum dikunjungi, penyaluran bantuan tetap dilakukan melalui kerja sama dengan pihak kantor pos.
“Kalau yang belum dikunjungi, nanti pihak pos yang menyerahkannya langsung kepada masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.
Menurut Puryanti, program bantuan sosial tersebut menjangkau seluruh 17 kecamatan di Kabupaten Natuna, meskipun penyerahan simbolis baru dilakukan di beberapa lokasi.
“Yang sudah dikunjungi oleh Bupati itu Bunguran Barat, kemudian kemarin Bunguran Timur Laut di Ceruk. Baru sekitar tiga tempat yang sudah diserahkan secara simbolis,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran bantuan sosial tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Natuna, dengan total anggaran sekitar Rp500 juta untuk dua program bantuan sosial, yakni bansos lansia dan bansos kemiskinan ekstrem selama tiga bulan.
“Anggarannya dari APBD. Nominalnya untuk tiga bulan ini sekitar Rp500 juta untuk dua bansos itu,” ungkapnya.
Dalam proses penyaluran, bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui kerja sama dengan pihak pos agar bantuan dapat langsung diterima masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Uang tunai. Kita bekerja sama dengan pihak pos, jadi pihak pos yang menyampaikan langsung kepada masyarakat penerima manfaat,” katanya.
Puryanti menambahkan, selain bantuan sosial yang disalurkan oleh Dinas Sosial, terdapat pula bantuan dalam bentuk sembako yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna.
Ia berharap berbagai bantuan sosial yang disalurkan pemerintah daerah tersebut dapat membantu masyarakat yang saat ini menghadapi kondisi ekonomi yang tidak mudah.
“Harapan saya bansos yang diserahkan ke masyarakat itu bisa meringankan beban masyarakat terhadap ekonomi yang kurang baik-baik saja sekarang ini,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun nilai bantuan tidak terlalu besar, keberadaan berbagai program bantuan dari pemerintah diharapkan tetap memberi manfaat bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan adanya bansos yang diprogramkan oleh Ibu Bupati kita itu, masyarakat terbantu. Walaupun tidak banyak, tapi setidaknya membantu,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Natuna menerima bantuan lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Selain itu ada juga dari APBD seperti bansos kemiskinan ekstrem dan bansos lansia. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Puryanti menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Sosial terus menjalankan berbagai program bantuan sosial yang telah disusun oleh pemerintah daerah.
“Program-program yang sudah disusun oleh Ibu Bupati itu berjalan untuk membantu masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, ia juga menyinggung adanya dampak kebijakan penundaan anggaran yang turut dirasakan pemerintah daerah.
“Contohnya saja TPP kita sampai hari ini belum diterima karena ada penundaan uang itu. Jadi imbasnya juga dirasakan oleh kami semua di daerah,” katanya. (KP).
Laporan: Dini
