Namun, strategi bertahan warga bukan solusi akhir. Pemerintah tidak bisa sekadar berharap masyarakat menyesuaikan diri terus-menerus tanpa evaluasi kebijakan. Pemangkasan belanja negara harus dibarengi dengan upaya menjaga jaring pengaman sosial, memperkuat subsidi tepat sasaran, dan memastikan pelayanan publik tetap optimal.
Jika negara mengencangkan ikat pinggang, rakyat tak bisa terus-menerus diminta memotong pengeluaran tanpa dukungan yang adil. Keadilan fiskal seharusnya memastikan bahwa yang kuat menanggung lebih, dan yang lemah tetap terlindungi.
Belanja negara yang dipangkas mungkin memang bagian dari disiplin anggaran. Tapi jangan sampai efisiensi yang dibanggakan di pusat justru menjadi beban di dapur rakyat. Dalam situasi seperti ini, bertahan bukan sekadar kemampuan, tapi tuntutan hidup. Dan negara tetap wajib hadir, bukan hanya lewat pernyataan, tetapi melalui kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan nyata.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
