Ironisnya, ketika negara mengklaim bahwa efisiensi dilakukan untuk memperkuat ketahanan fiskal, tidak ada mekanisme yang benar-benar memantau dampak nyata dari pemangkasan tersebut terhadap kelompok rentan. Ini memperlihatkan adanya asymmetric burden, di mana beban penyesuaian fiskal lebih besar dipikul oleh sektor terbawah dari piramida ekonomi.
Seharusnya, dalam skema efisiensi, terdapat perlindungan transisi untuk pelaku ekonomi mikro. Skema ini bisa berupa insentif pajak nol persen, relaksasi cicilan kredit mikro, hingga program pembelian langsung dari pelaku usaha kecil oleh instansi pemerintah. Namun dalam kenyataannya, hal ini belum menjadi prioritas.
Negara tidak bisa hanya menghitung efisiensi dari sisi anggaran yang dikeluarkan, melainkan juga dari sisi biaya sosial yang muncul akibat pengabaian. Dalam istilah ekonomi, ini disebut sebagai externality cost yang tidak masuk dalam neraca fiskal, tetapi nyata terasa di dapur rumah tangga pelaku usaha kecil.
Ekonomi mikro adalah fondasi ketahanan nasional. Mengabaikannya sama dengan melemahkan sistem dari akar. Maka dari itu, strategi pemangkasan anggaran seharusnya disusun dengan pendekatan inklusif, mempertimbangkan persepsi dan kebutuhan warga yang terdampak langsung.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
