Negara juga harus meninjau kembali alokasi anggaran dan mekanisme distribusinya. Apakah desa-desa yang tertinggal mendapat porsi lebih besar? Apakah pemerintah daerah benar-benar diberi kewenangan dan kapasitas untuk menjawab kebutuhan lokal? Keadilan sosial bukan hanya tentang pemerataan hasil, tapi juga pemerataan proses.
Jika kita terus membiarkan ketimpangan ini, maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan. Warga desa akan makin apatis terhadap pemerintah, dan pada akhirnya akan muncul jurang sosial yang sulit dijembatani. Pembangunan tanpa pemerataan hanyalah menumpuk angka, bukan membangun bangsa.
Keadilan sosial bukan retorika, bukan pula pajangan dalam pidato kenegaraan. Ia harus bisa dirasakan di ujung jalan desa, di bangku sekolah yang tak roboh, di puskesmas yang buka setiap hari, dan di sawah yang dialiri air cukup. Tanpa itu, sila kelima hanya akan menjadi kalimat indah yang tak pernah mengakar.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
