Akibatnya, jembatan mangkrak, irigasi tak berfungsi, dan bantuan alat pertanian berkarat di gudang karena tak sesuai kebutuhan.
Lebih ironis lagi, program-program pengentasan kemiskinan kerap gagal menjangkau mereka yang benar-benar butuh. Verifikasi administratif yang rumit membuat banyak warga desa tertinggal dari bantuan.
Sebaliknya, mereka yang lebih dekat dengan jaringan kekuasaan justru lebih mudah menikmati manfaat program sosial.
Bicara keadilan sosial seharusnya dimulai dengan mendengarkan suara desa. Bukan hanya dalam bentuk musrenbang formal yang kaku, tetapi dengan kebijakan partisipatif yang memberi ruang bagi warga desa untuk menentukan prioritas mereka sendiri.
Akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan harus dijadikan tolok ukur utama keberhasilan pembangunan.
