“Kondisi ekonomi masyarakat Natuna mulai menjadi perhatian publik setelah sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyuarakan penurunan usaha di tengah klaim pertumbuhan ekonomi daerah seperti riak kecil di permukaan yang menandakan arus di bawahnya tidak sedang baik-baik saja.”
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, sebelumnya menyampaikan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 mencapai 10,49 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jika sektor minyak dan gas (migas) dimasukkan dalam perhitungan, angka yang tampak tinggi seperti puncak grafik yang menanjak namun kondisi tersebut kini mulai dipertanyakan seiring munculnya berbagai keluhan dari pelaku UMKM di lapangan seolah angka itu belum sepenuhnya menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata.
NATUNA – Sejumlah pelaku usaha kecil di Natuna mengaku kondisi ekonomi yang mereka rasakan saat ini tidak sejalan dengan data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah daerah seperti dua garis yang berjalan beriringan namun tak pernah benar-benar bertemu.
Sri Lestari, pemilik usaha bakso dan mie ayam yang telah beroperasi lebih dari 15 tahun, menyebut omzet usahanya mengalami penurunan drastis sejak tahun 2025. “Sekarang merosot, jauh. Omzet sekarang separuhnya saja tidak ada,” ujarnya menggambarkan usaha yang kini berjalan dengan napas yang lebih pendek dari sebelumnya.
Menurutnya, sebelumnya omzet harian bisa mencapai Rp5 juta hingga Rp6 juta, namun kini mengalami penurunan signifikan seperti arus pendapatan yang dulunya deras, kini mengalir jauh lebih pelan.
Kondisi serupa juga disampaikan Efendi, pemilik Toko Angkasatex di Ranai. “Ramadan sekarang ini jauh menurun dibanding sebelumnya. Mungkin karena pendapatan masyarakat juga turun,” katanya menunjukkan suasana perdagangan yang tak lagi seramai masa lalu.
Tidak hanya di sektor kuliner dan perdagangan, pelaku usaha di sektor pengolahan hasil laut juga menghadapi tekanan seperti usaha yang tetap berjalan, namun dibebani arus biaya yang semakin berat.
Wasli, pelaku usaha ikan asap, mengatakan tingginya biaya distribusi menjadi kendala utama dalam memperluas pasar. “Kalau kirim ke luar daerah, ongkir bisa lebih mahal dari harga barang,” ujarnya membuat peluang pasar terasa dekat, tetapi sulit dijangkau.
Akibat kondisi tersebut, sebagian pelaku usaha memilih bertahan di pasar lokal seperti perahu kecil yang memilih berlabuh di tepian daripada menghadapi gelombang besar di laut lepas. Sementara itu, pelaku usaha kerupuk atom, Bujang Taridi, mengaku permintaan pasar sebenarnya masih ada, namun terkendala biaya dan ketersediaan bahan baku.
“Permintaan ada, tapi kami tidak bisa penuhi karena kendala modal dan ongkir,” katanya menunjukkan peluang yang ada, namun belum mampu digenggam sepenuhnya.
Di sektor lain, pelaku usaha toko seperti Dewi Aminah juga menghadapi persoalan distribusi barang yang lambat, sehingga perputaran modal usaha menjadi terhambat.
“Barang bisa sampai hampir satu bulan,” ujarnya membuat roda usaha berputar lebih lambat dari yang diharapkan.
Di sisi kebijakan, pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung UMKM, termasuk akses pembiayaan melalui perbankan seperti membuka pintu peluang bagi pelaku usaha. Namun berdasarkan data yang dihimpun, program tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
Tercatat hanya sekitar 20 pelaku usaha yang mengakses pinjaman usaha yang tersedia menjadi indikasi bahwa peluang belum sepenuhnya direspons oleh pelaku usaha.
Selain itu, struktur anggaran daerah juga menjadi sorotan. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2026, anggaran yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) hanya sekitar Rp5,99 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan sejumlah dinas teknis lainnya menunjukkan adanya perbedaan skala prioritas dalam pembangunan daerah.
Kepala Disperindagkopum Natuna, Marwan Sjah Putra, mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi program pembinaan UMKM.
“Program tetap berjalan, namun belum dapat menjangkau seluruh pelaku usaha secara maksimal,” ujarnya seperti langkah yang ada, tetapi belum cukup panjang untuk menjangkau semua.
Pengamat kebijakan di Natuna, Aripin, menilai kondisi ekonomi riil masyarakat belum sepenuhnya membaik seperti denyut ekonomi yang belum kembali stabil di tingkat bawah. Menurutnya, rendahnya minat pelaku usaha dalam memanfaatkan pinjaman usaha menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi saat ini.
“Kalau ekonomi benar meningkat, pinjaman itu pasti sudah dimanfaatkan. Tapi kenyataannya belum,” ujarnya menandakan kepercayaan pelaku usaha masih belum pulih sepenuhnya.
Ia juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi di Natuna lebih banyak ditopang sektor migas, sementara sektor riil masyarakat masih lemah seperti fondasi ekonomi yang belum merata menopang seluruh lapisan.
Di tengah kondisi tersebut, pelaku usaha berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah, terutama dalam membuka lapangan kerja dan mendorong masuknya investasi agar roda ekonomi dapat berputar lebih luas dan merata.
Sri Lestari menilai keberadaan industri atau perusahaan besar dapat menjadi solusi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Kalau ingin maju, harus ada investor masuk. Harus ada pabrik supaya ada lapangan kerja,” ujarnya sebagai harapan akan hadirnya penggerak ekonomi yang lebih besar.
Menurutnya, tanpa adanya lapangan pekerjaan, daya beli masyarakat akan terus melemah dan berdampak langsung pada keberlangsungan usaha kecil seperti rantai ekonomi yang saling terhubung dan tak bisa berjalan sendiri.
Dengan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM, mulai dari penurunan omzet, tingginya biaya distribusi, hingga minimnya lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi Natuna di tingkat masyarakat menunjukkan tantangan yang tidak ringan seperti arus yang tidak selalu tenang bagi pelaku usaha kecil.
Hal ini menjadikan komitmen Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam menguatkan sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan kini diuji, seperti janji yang dihadapkan pada realitas di lapangan, terutama dalam menjawab kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi dan realitas yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan, guna meminta penjelasan terkait langkah pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan meninggalkan ruang tanya yang masih menunggu jawaban. (KP).
Laporan: Red
