“Pemerintah Desa Sepempang memperkuat program Posyandu dan intervensi gizi guna mempercepat penurunan angka stunting.”
NATUNA — Kepala Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Muhammad Shalihin, mengatakan Pemerintah Desa Sepempang terus mengintensifkan berbagai program intervensi kesehatan berbasis Posyandu guna menekan angka stunting melalui dukungan anggaran Dana Desa serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan.
Menurut Shalihin, pemerintah desa secara khusus mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk program penurunan stunting. Anggaran tersebut difokuskan pada penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak-anak yang mengalami gangguan gizi maupun berisiko stunting.
Lanjutnya menjelaskan, bahwa dalam struktur penganggaran desa, sektor kesehatan memperoleh alokasi sekitar 10 persen dari Dana Desa yang kemudian diarahkan untuk mendukung berbagai program kesehatan masyarakat, termasuk upaya penanganan stunting.
“Dana Desa memang kami anggarkan untuk penurunan stunting, salah satunya melalui pemberian makanan tambahan kepada anak-anak yang mengalami gangguan gizi,” jelasnya saat diwawancarai koranperbatasan.com di ruang kerjanya, Senin, 16 Maret 2026.
Dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah desa melibatkan berbagai unsur yang tergabung dalam kegiatan Posyandu Senua Sejahtera, termasuk kader kesehatan, kader Posyandu, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas di tingkat kecamatan. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemantauan kesehatan anak secara rutin. Pemerintah desa bersama tenaga kesehatan bahkan melakukan pemantauan langsung ke lapangan setiap bulan untuk memastikan kondisi pertumbuhan balita di wilayah tersebut.
Shalihin menambahkan bahwa strategi penanganan stunting di Desa Sepempang dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki masa pertumbuhan awal. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada pembinaan kesehatan ibu hamil hingga masa kelahiran dan masa awal kehidupan anak.
“Kami melakukan upaya penanganan stunting sejak masa ibu hamil hingga anak lahir dan memasuki masa awal pertumbuhan,” tambanya.
Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah desa, jumlah kasus stunting di Desa Sepempang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren penurunan. Dari sebelumnya sekitar 10 anak, saat ini jumlahnya tersisa sekitar empat anak yang masih terpantau dalam kategori stunting.
Capaian tersebut menjadikan Desa Sepempang sebagai salah satu desa dengan angka stunting terendah di Kecamatan Bunguran Timur. Atas keberhasilan tersebut, pemerintah desa bahkan sempat memperoleh penghargaan dalam program penanganan stunting.
“Alhamdulillah, Desa Sepempang termasuk yang paling rendah angka stuntingnya di Kecamatan Bunguran Timur dan kami sempat mendapatkan penghargaan,” katanya.
Untuk memastikan program berjalan efektif, evaluasi penanganan stunting dilakukan secara berkala melalui sistem pelaporan kesehatan yang dikelola oleh Puskesmas. Proses evaluasi formal biasanya dilakukan menjelang akhir tahun melalui aplikasi pelaporan kesehatan yang diperbarui setiap bulan. Meski demikian, pemerintah desa mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya menekan angka stunting di masyarakat. Salah satunya adalah persepsi sebagian orang tua yang masih merasa malu apabila anaknya dikategorikan mengalami stunting.
Kata Shalihin, persepsi tersebut seringkali muncul karena sebagian masyarakat menganggap stunting hanya berkaitan dengan kondisi tubuh anak yang pendek. Padahal, stunting berkaitan erat dengan kondisi gizi dan pertumbuhan anak secara keseluruhan.
Karena itu, pemerintah desa bersama kader Posyandu secara rutin melakukan pendekatan kepada keluarga melalui kegiatan penyuluhan serta kunjungan langsung ke rumah masyarakat yang memiliki anak berisiko stunting.
“Kami terus melakukan pembinaan kepada keluarga agar mereka memahami bahwa stunting bukan sekadar anak bertubuh kecil, tetapi berkaitan dengan kondisi gizi dan kesehatan anak,” katanya.
Dalam mendukung program tersebut, pemerintah desa memberikan bantuan dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak-anak yang mengalami gangguan gizi. Namun demikian, bantuan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang tersedia setiap tahun.
Shalihin mengakui bahwa keterbatasan anggaran desa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besaran bantuan yang dapat diberikan kepada keluarga penerima manfaat.
“Untuk bantuan kepada keluarga tidak ada insentif khusus, kami membantu melalui pemberian makanan tambahan sesuai kemampuan anggaran desa,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah desa juga memperkirakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diterapkan pada tahun 2026 akan memberikan kontribusi tambahan dalam upaya penanganan stunting di masyarakat.
Sebelumnya, pada tahun 2025 program tersebut belum berjalan sehingga seluruh intervensi gizi masih mengandalkan program yang didanai melalui Dana Desa. Dengan adanya program MBG, pemerintah desa menilai sebagian kebutuhan gizi bagi ibu hamil maupun anak balita dapat terbantu melalui program tersebut.
Di sisi lain, Shalihin menekankan bahwa keberhasilan penanganan stunting di tingkat desa tidak terlepas dari peran aktif Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Shalihin berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap keberlangsungan kegiatan Posyandu, baik melalui dukungan program maupun penguatan anggaran. Menurutnya, peran Posyandu saat ini tidak hanya terbatas pada pelayanan kesehatan balita, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, sosial, serta pembinaan keluarga di tingkat masyarakat.
“Posyandu saat ini bukan hanya pelayanan kesehatan saja, tetapi juga menyentuh pendidikan anak dan kegiatan sosial masyarakat. Karena itu kami berharap pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan keberadaan Posyandu di desa,” pungkasnya. (KP).
Laporan : Dhitto
