“Langsung aja tanya Yanto, sama bupati. Kami dari DPRD sudah berbuih mulut menanyakan bang,” kata Lamhot singkat kepada koranperbatasan.com melalui pesan WhatsApp, Jumat, 27 Juni 2025.
Nada serupa juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna, Boy Wijanarko Varianto. Ia menyarankan agar media langsung menghubungi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKAD) Natuna, Suryanto, yang menurutnya lebih memahami aspek teknis.
“Langsung ke Pak Yanto, setahu saya gak pernah beliau ga respon karena yang tau betul teknis beliau. Kalau saya jawab, tak teknis, info yang disampaikan tak utuh,” ujar Boy melalui pesan WhatsApp, Jumat, 27 Juni 2025.
Sayangnya, Kepala BPKAD Natuna, Suryanto, sempat memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp. Namun, sebelum tanggapan tersebut sempat dibaca oleh redaksi, ia telah menghapus pesannya. Hingga berita ini diturunkan, Suryanto belum kembali memberikan keterangan apapun.
BACA JUGA: Anggaran Miliaran Sudah Terserap, Penjelasan Penggunaan Masih Gelap
Minimnya transparansi dalam penggunaan anggaran daerah ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik, mengingat besarnya dana yang telah digelontorkan dari pemerintah pusat.
Padahal, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah daerah wajib memberikan akses kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran negara.
