Ketika negara menggembar-gemborkan efisiensi, seharusnya ada timbal balik berupa perlindungan bagi warga yang terdampak langsung. Resiliensi warga bukanlah tameng yang bisa terus dieksploitasi. Jika terus dibiarkan, ketimpangan akan menganga lebih lebar, dan kepercayaan publik terhadap negara bisa runtuh.
Efisiensi fiskal tidak boleh mengorbankan fondasi sosial. Dalam jangka panjang, resiliensi warga tidak cukup hanya dipuji sebagai kekuatan, tapi harus diperkuat melalui kebijakan yang berpihak, subsidi tepat sasaran, reformasi pajak progresif, hingga jaminan perlindungan sosial yang inklusif.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan hanya seberapa kecil defisit anggarannya, tapi seberapa besar kemampuannya menjaga warganya tetap hidup layak, bermartabat, dan tak dipaksa berhemat sendirian.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
