ACEH – Memasuki hari kesepuluh pascabencana yang melanda wilayah Takengon–Bener Meriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menerima kecaman keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon–Bener Meriah.
HMI menilai krisis yang berlarut-larut ini bukan sekadar musibah alam, melainkan patologi birokrasi yang terang-terangan menunjukkan kegagalan komando kepemimpinan di tingkat tertinggi.
Ketua Umum HMI, Afdhalal Gifari, menyatakan Pemkab telah kehilangan kapabilitas manajerial dalam situasi darurat, membiarkan masyarakat terpaksa melakukan swadaya penyelamatan tanpa dukungan struktural yang memadai.
“Bencana ini adalah cermin kelumpuhan struktural. Koordinasi nyaris tidak ada, keputusan lambat, dan Bupati gagal mengaktifkan sistem komando terpadu,” ujar Afdhalal, dalam deklarasi sikap HMI di Takengon, Aceh Tengah, Kamis, 4 Desember 2025.
HMI menegaskan bahwa kegagalan terbesar Pemkab adalah keengganan untuk segera meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi, BPBA, BNPB, serta pengerahan TNI/Polri. Menurut Afdhalal, saat kapasitas daerah terlampaui, meminta bantuan bukan lagi opsi politik, melainkan kewajiban undang-undang demi keselamatan warga.
“Kelambanan yang terjadi selama sepuluh hari ini adalah fatalitas etis dan abai konstitusional. Mandat penyelamatan nyawa jauh lebih penting daripada menjaga citra pemerintahan daerah,” tegasnya.
Kritik HMI juga menukik tajam pada aspek pengelolaan fiskal darurat. Pemkab dinilai lalai dan sengaja membiarkan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) stagnan dan gagal melakukan refocusing anggaran non-prioritas untuk kebutuhan mendesak.
”Anggaran darurat tidak boleh mengendap sebagai saldo ketika rakyat sedang berada dalam titik terendah. Jika Belanja Tidak Terduga (BTT) gagal digerakkan, maka ini adalah bukti Pemkab gagal total memahami mandat fiskal penyelamatan,” tukas Afdhalal, menuntut transparansi segera atas realokasi dana bencana.
HMI menilai pemerintah daerah terlalu sibuk membangun diskursus dan retorika pembenaran alih-alih melakukan praxis (tindakan nyata) di lapangan.
Mendesak Pemerintah Aceh dan instansi nasional, HMI Cabang Takengon–Bener Meriah menyerukan imperatif intervensi.
“Jika otoritas lokal terbukti tidak mampu mengelola situasi krisis dan keselamatan rakyat terancam, maka pemerintah yang lebih tinggi wajib mengambil alih koordinasi dan manajemen bencana. Ini bukan hanya seruan kritik, tetapi tuntutan tanggung jawab tertinggi kepada negara demi rakyat Takengon–Bener Meriah,” tutupnya. (KP).
Laporan : Awan
Editor : Dhitto
