Kemiskinan struktural juga hadir dalam bentuk relasi kuasa. Petani penggarap tanpa lahan sendiri, buruh informal tanpa jaminan sosial, pedagang kecil yang mudah tergilas oleh ekspansi ritel besar, mereka semua adalah korban sistem yang tidak berpihak.
Di sisi lain, kebijakan ekonomi lebih sering disusun berdasarkan kalkulasi elit dan angka makro yang menjauh dari realitas lapangan.
Celakanya, narasi yang dibangun negara masih bertumpu pada “kerja keras individu.” Rakyat disuruh rajin, disuruh “naik kelas”, namun diberi sistem yang justru membatasi peluang untuk bergerak ke atas. Dalam hal ini, negara bukan hanya gagal melindungi, tetapi juga berperan dalam memperdalam ketimpangan.
Lebih parah lagi, kemiskinan struktural sering kali diselimuti oleh politik citra. Setiap bantuan sosial dikemas seolah sebagai wujud kepedulian, padahal itu kewajiban negara. Ketika subsidi dikurangi atas nama efisiensi, rakyatlah yang menanggung beban paling besar. Dan ketika harga kebutuhan pokok naik, solusi yang datang hanyalah retorika.
