NATUNA – Di usia Kabupaten Natuna yang kini menginjak 26 tahun, semangat untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi ekonomi daerah terus menggema dari pelosok ujung negeri ini, salah satunya datang dari Kepala Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Herman, yang menyuarakan gagasan berani dengan menjadikan masyarakat pesisir sebagai garda utama penggerak ekonomi maritim.
Herman menceritakan tentang usia kabupaten yang kini dianggap sudah matang dan seharusnya mampu untuk mengolah potensi, kendala, serta arah pembangunan yang menurutnya perlu dikembalikan kepada masyarakat di garis depan laut Natuna.
“Usia 26 tahun itu bukan usia muda lagi. Itu usia matang dalam artian matang berpikir, matang bertindak, matang mengambil keputusan. Artinya, sudah saatnya kita bukan hanya melihat kelemahan, tapi mulai memberikan solusi atas kekurangan di masa lalu,” ungkap Herman kepada koranperbatasan.com dalam wawancara di Kedai Kopi Papa, Jalan DKWM Benteng Ranai, Rabu, 30 Oktober 2025.
Herman menerangkan bahwa sektor perikanan merupakan potensi terbesar yang dimiliki Natuna namun hingga kini manfaat ekonomi laut belum sepenuhnya dapat dirasakan masyarakat lantaran sebagian besar hasil tangkapan masih dikuasai oleh kapal-kapal besar dari luar daerah.
“Kalau kita lihat hasil tangkapan di Natuna itu ratusan ton setahun. Tapi berapa persen yang dinikmati nelayan kita? Sebagian besar diambil kapal luar. Mereka tangkap di laut kita, tapi ekonominya tidak menyentuh masyarakat Natuna karena hasilnya langsung dibawa keluar,” terang Herman.
Situasi itu menurut Herman, harus segera diubah dengan memperpendek rantai distribusi dan membangun titik-titik penampungan ikan di wilayah perbatasan seperti Pulau Laut, Subi, dan Pulau Tiga. Pihaknya menilai, keberadaan penampungan lokal dapat menekan ongkos logistik dan meningkatkan harga jual ikan bagi nelayan kecil.
“Kalau nelayan kecil di ujung-ujung seperti Pulau Laut bisa langsung menjual ke penampungan, mereka tak perlu lagi ke Ranai atau Selat Lampa. Operasional berkurang, harga jual lebih baik, dan ekonomi langsung berputar di desa,” paparnya.
Herman menegaskan, konsep tersebut seharusnya tidak hanya sekadar wacana belaka dan pemerintah daerah harus segera merealisasikannya. Dengan adanya Tempat Pendaratan Ikan (TPI) mini berkapasitas sekitar 50 ton yang dilengkapi fasilitas pendingin dan pabrik kecil pengolahan di setiap wilayah perbatasan Natuna akan menjadi pendongkrak ekonomi maritim jangka panjang.
“Pabrik besar di Selat Lampa itu bagus, tapi tidak mengakomodir nelayan kecil karena jarak jauh membuat mereka rugi. Solusinya, bangun TPI skala kecil di daerah ujung seperti Pulau Laut,” tegasnya.
Dalam pandangan Herman, pembangunan desa selama ini belum sepenuhnya berjalan efektif akibat daripada dampak mengenai regulasi otonomi desa yang tak diimbangi kewenangan anggaran yang memadai serta pemerintah pusat cenderung mempersempit ruang gerak terutama setelah porsi pengaturan dana desa meningkat di masa pemerintahan baru.
“Undang-undang desa itu seharusnya memberi otonomi agar desa bisa mengatur sendiri kepentingannya. Tapi hari ini, 80 persen anggaran diatur pusat. Kami di lapangan tak bisa berbuat banyak. Visi-misi desa sejalan dengan presiden, tapi kami tak punya ruang untuk merealisasikannya,” ujar Herman.
Herman berujar, kondisi ini membuat desa hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat tanpa fleksibilitas menyesuaikan kebutuhan lokal. “Kami ingin pemerintah pusat meninjau ulang. Kalau desa diberi kewenangan, berikan juga anggaran yang sepadan. Jangan hanya regulasi tanpa daya,” ujarnya.
Saat berbicara tentang arah pembangunan ekonomi Natuna, Herman menilai bahwa perikanan adalah sektor paling realistis untuk dikembangkan sementara pariwisata masih terkendala biaya transportasi yang tinggi dan minimnya jumlah wisatawan domestik.
“Untuk pariwisata, jujur itu sulit. Tiket pesawat ke Natuna mahal. Orang lebih memilih ke luar negeri seperti Thailand karena lebih murah. Jadi kalau mau bicara pariwisata, turunkan dulu biaya transportasi,” katanya.
Sementara itu, potensi ikan laut dinilai sebagai “urat nadi ekonomi Natuna” yang harus difokuskan untuk dikembangkan melalui sistem penampungan, koperasi dan program Kampung Nelayan Merah Putih yang sedang di gagasnya selaku Kepala Desa Kadur.
“Kalau kampung nelayan merah putih ini tembus, akan ada cold storage, koperasi hidup, harga ikan stabil, dan PAD daerah meningkat. Itu baru terasa dampak ekonomi sesungguhnya,” jelasnya.
Herman juga menyinggung soal polemik izin galian C yang belakangan menjadi perhatian publik di Natuna. Pihaknya mengingatkan agar masyarakat tidak serta-merta menyalahkan pelaksana kegiatan atau kontraktor karena akar persoalan ada pada regulasi dan sistem perencanaan harga satuan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Kalau semua pasir dan batu harus diambil dari Ranai, berapa ongkos sampai Pulau Laut? Mahal sekali. Jadi harus ada solusi. Misalnya Pemda memfasilitasi pengurusan izin gratis bagi desa yang membutuhkan bahan lokal. Itu akan sangat membantu,” sarannya.
Meski mengkritisi beberapa hal, Herman menegaskan dukungan penuhnya kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan, yang dinilainya berkomitmen memperjuangkan pembangunan meski menghadapi kondisi ‘penyakit kronis’ sistem birokrasi daerah.
“Saya yakin Bu Cen punya pemikiran lurus. Natuna ini banyak tantangan, tapi kalau sejalur dengan gubernur dan presiden, peluang pembangunan mestinya akan semakin besar,” jelas Herman.
Sejak menjabat Kepala Desa pada awal 2023, Herman mengaku telah melakukan beberapa gebrakan kecil yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pembangunan masjid, pembebasan lahan sarana olahraga, hingga penyusunan Perdes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Laut, yang akan menjadi kunci awal pilot project di tingkat kabupaten.
“Kalau Perdes kami tembus di tingkat kabupaten dan provinsi, itu akan jadi contoh bagi desa lain di Natuna yang juga punya laut dan keluhan sama. Dari Kadur untuk Natuna, itu yang kami persembahkan,” ungkapnya.
Selain itu, Herman berharap agar program Kampung Nelayan Merah Putih dapat segera diwujudkan. Program itu bukan hanya untuk masyarakat Kadur atau Pulau Laut, tetapi juga untuk nelayan dari Pulau Bunguran sendiri yang selama ini mencari ikan di perairan mereka.
“Kalau penampungan dan cold storage dibangun di Pulau Laut, manfaatnya akan dirasakan semua. Nelayan dari Pulau Bunguran pun bisa jual di situ, rantai ekonomi jadi lebih pendek,” ujarnya.
Herman juga menyampaikan pesan khususnya kepada pemerintah daerah dan masyarakat Natuna agar terus bekerja sama membangun dari pinggiran terutama dalam sektor perikanan dan kemandirian desa.
“Kami ini banyak kekurangan, kadang nakal juga, tapi kami minta pemerintah tetap sabar membina. Kami siap bekerja sama, siap mendukung visi-misi bupati, dan siap memperjuangkan potensi yang ada di Pulau Laut demi Natuna,” ucapnya.
Menutup perbincangan, selaku Kepala Desa Kadur, Herman menitip harapan besar bahwa pembangunan Natuna yang lebih baik harus dimulai dari wilayah perbatasan terkhususnya dari desa-desa yang langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan.
“Harapan kami, bantu kami di perikanan supaya betul-betul berdaulat di perbatasan. Karena dari lautlah Natuna ini hidup,” tutup Herman, yang bulan Oktober ini genap berusia 36 tahun. (KP).
Laporan : Dhitto
