Struktur ekonomi yang timpang menciptakan jurang antara mereka yang punya akses terhadap sumber daya dan yang tidak. Efisiensi anggaran yang dijalankan tanpa koreksi terhadap struktur ini, justru memperkuat kecenderungan eksklusif dalam pertumbuhan ekonomi. Negara seakan berhemat dari rakyat, bukan untuk rakyat.
Lebih dari sekadar penghematan, kebijakan fiskal seharusnya diarahkan untuk memperkecil kesenjangan. Artinya, efisiensi perlu disertai dengan keberpihakan, memangkas pengeluaran yang tidak menyentuh masyarakat bawah sambil memperkuat perlindungan sosial dan memperluas jangkauan bantuan bagi yang membutuhkan.
Kesejahteraan nasional bukan sekadar persoalan angka pada laporan anggaran. Ia harus tercermin dalam kondisi nyata, piring makan yang layak, rumah yang tidak bocor, dan biaya sekolah yang terjangkau. Ketika efisiensi dijalankan secara buta, rakyat kehilangan harapan dan negara kehilangan legitimasi sosialnya.
Jika pemerintah ingin menjadikan efisiensi sebagai kebijakan yang sehat, maka ia harus berangkat dari realita ketimpangan yang terjadi. Tanpa itu, efisiensi hanya akan menjadi alat teknokratis yang menutupi fakta bahwa beban negara masih ditanggung rakyat paling bawah.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
