Ironisnya, narasi “efisiensi anggaran” kini justru dijadikan alasan untuk memangkas hak dasar rakyat. Program bantuan disaring semakin ketat, padahal biaya hidup kian tak ramah. Di sisi lain, anggaran pembangunan infrastruktur mewah tetap mengalir deras seolah simbol pertumbuhan lebih penting daripada isi piring rakyat.
Pertanyaannya sederhana: jika negara mengklaim berhasil tumbuh, mengapa hanya sebagian kecil yang menikmati hasilnya?
Saatnya pembuat kebijakan berhenti menyusun strategi dari balik meja data. Saatnya mendengar langsung suara-suara di dapur rakyat. Ketimpangan tidak akan hilang dengan sekadar narasi. Ia perlu dilawan dengan keberpihakan nyata dari regulasi, anggaran, hingga keberanian politik.
Jika tidak, “kesejahteraan nasional” akan terus menjadi ilusi kolektif. Dan rakyat kecil, seperti biasa, harus bertahan sendirian dalam sunyi ketidakadilan.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
