Pembangunan Seharusnya Tidak Memilih
Prinsip dasar negara-bangsa modern adalah egalitarianisme. Bahwa setiap warga negara, di mana pun ia berada, memiliki hak yang setara untuk dihidupi secara layak. Maka pembangunan tidak boleh menjadi praktik pemilahan. Ia harus menjadi jembatan keadilan yang menghubungkan pusat dan pinggiran, bukan tebing curam yang hanya bisa didaki oleh mereka yang sudah kuat sejak awal.
Bila pembangunan terus dipraktikkan dalam logika selektif yang menganggap efisiensi lebih penting daripada keadilan, dan kontribusi lebih penting daripada keberadaan maka negara hanya akan hadir untuk mereka yang sudah “dimenangkan” oleh sistem. Sedangkan sisanya, termasuk jutaan warga di wilayah 3T, akan terus berada dalam kondisi eksistensi tanpa pengakuan.
Menuju Politik Pembangunan yang Etis
Sudah waktunya paradigma pembangunan direformulasi. Tidak cukup dengan menambah anggaran 3T dalam bentuk program bantuan, melainkan dengan mengubah cara pandang negara terhadap kewilayahan. Bahwa setiap jengkal Indonesia adalah cermin keberhasilan atau kegagalan republik ini. Bahwa pusat tidak bisa merasa utuh jika pinggiran terus merana.
Pembangunan seharusnya menjadi cara negara menyatakan bahwa setiap warganya, tanpa kecuali, layak untuk hidup dengan bermartabat.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
