Dalam negara demokratis, kebijakan publik seharusnya lahir dari prinsip kesetaraan dan pelayanan universal. Namun kenyataannya, arah alokasi anggaran dan kebijakan pembangunan sering kali mencerminkan seleksi tak kasat mata: siapa yang dianggap “layak” dilayani, dan siapa yang dibiarkan dalam ketidakjelasan. Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menjadi contoh nyata dari korban sistemik kebijakan publik yang pilih kasih.
SETIAP kali rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diumumkan, narasi yang dibangun selalu menekankan pemerataan dan inklusi. Namun bila dilihat dari peta distribusi anggaran sektoral dan belanja infrastruktur, terlihat jelas bahwa keputusan negara kerap berpihak pada wilayah-wilayah dengan potensi ekonomi besar, terutama kota-kota besar di Jawa dan Sumatra. Sementara wilayah 3T terus bergelut dalam keterbatasan akses dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Di sinilah negara secara diam-diam menjalankan semacam biopolitik yakni konsep yang dikenalkan Giorgio Agamben. Negara menjadi entitas yang menentukan siapa yang layak hidup dalam makna sosial-politik dan siapa yang berada di luar radar kebijakan. Mereka yang tidak menghasilkan “kontribusi ekonomi” yang terukur dalam angka PDB atau penerimaan daerah, sering kali diabaikan, seakan hidup mereka kurang bernilai dalam logika teknokratis.
Hannah Arendt dalam karya-karyanya mengingatkan bahwa kehadiran negara bukan sekadar soal hukum dan regulasi, tetapi tentang pengakuan eksistensial terhadap tiap warga negara. Ketika negara gagal hadir di perbatasan, di wilayah-wilayah nelayan terpencil, atau desa-desa tanpa akses jalan, yang terjadi bukan hanya ketimpangan, tapi penolakan terhadap eksistensi. Negara absen sebagai entitas etis yang seharusnya merangkul seluruh rakyatnya.
Ironisnya, wilayah 3T justru memegang peran strategis dalam geopolitik dan ketahanan nasional. Tetapi strategi anggaran nasional tetap tunduk pada logika pusatistik dan kapitalistik. Kebutuhan warga negara yang tidak bisa diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi modern tidak memperoleh ruang dalam formulasi kebijakan.
