Pemerintah kerap mengklaim bahwa anggaran negara disusun untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua warga negara diperlakukan setara dalam kebijakan fiskal. Melalui struktur dan alokasi anggaran, negara secara tidak sadar menciptakan hierarki nilai hidup, menentukan siapa yang dianggap layak untuk dilayani dan siapa yang tidak.
DI BALIK tabel-tabel APBN dan formula teknokratik, tersembunyi satu pertanyaan moral yang mendasar apakah negara memandang setiap warga negara sebagai setara? Bila kita menengok ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), jawabannya sulit untuk dijawab dengan yakin. Daerah-daerah ini terus mengalami marginalisasi kebijakan, seakan keberadaan mereka bukan prioritas, tetapi beban.
Konsep biopolitik yang digagas Giorgio Agamben membantu kita memahami bagaimana negara menggunakan kebijakan publik untuk menentukan nilai hidup. Melalui alokasi anggaran, negara tak hanya mengatur ekonomi, tapi juga memutuskan siapa yang mendapatkan akses terhadap hak dasar dan siapa yang dibiarkan bertahan sendiri.
Lihat saja bagaimana pembangunan rumah sakit besar dan fasilitas kesehatan unggulan lebih banyak dipusatkan di kota-kota besar. Atau bagaimana jalan tol dan rel kereta cepat dibangun untuk menghubungkan pusat-pusat industri, sementara desa-desa di perbatasan bahkan belum memiliki jalan tanah yang layak. Ini bukan semata-mata soal efisiensi, tetapi soal prioritas siapa yang dianggap penting untuk dilayani.
Hannah Arendt dalam pemikirannya tentang politik dan eksistensi manusia menekankan pentingnya pengakuan. Ketika negara hanya menghadirkan layanan kepada kelompok-kelompok tertentu yang “dianggap berguna” secara ekonomi atau politik, maka negara sedang menyangkal eksistensi kelompok lain sebagai warga negara penuh. Mereka dijadikan “invisible citizens”, hidup tanpa pengakuan negara, tanpa suara, tanpa perlindungan.
