Dari sisi belanja negara, situasinya tak kalah timpang. Studi dari sejumlah lembaga pemantau anggaran menunjukkan bahwa hingga 70% dari total belanja modal kementerian masih terserap di pulau Jawa. Bahkan program padat karya atau Dana Alokasi Khusus sering kali tidak memperhitungkan kesenjangan geografis dan tantangan distribusi di daerah terpencil.
Hal ini berujung pada apa yang disebut sebagai “ketidakadilan yang diinstitusikan” ketika kebijakan publik dirancang secara sistematis mengabaikan kebutuhan, kapasitas, dan kondisi spesifik masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Negara hadir di pinggiran hanya sebagai simbol atau retorika geopolitik, bukan sebagai entitas hidup yang membangun wilayah tersebut sebagai bagian dari tubuh nasionalnya.
Menggugat narasi pertumbuhan berarti menggugat cara kita memahami pembangunan itu sendiri. Jika pembangunan hanya dinilai dari agregat nasional tanpa membedah asal-usul pertumbuhannya, maka kita hanya sedang menutupi luka struktural dengan kosmetik statistik. Ketika pusat tumbuh dan pinggiran surut, itu bukanlah kemajuan itu adalah distorsi kemajuan.
Secara eksistensial, pertanyaan yang muncul adalah apakah negara benar-benar menganggap wilayah 3T sebagai bagian dari dirinya? Atau wilayah tersebut hanya digunakan sebagai titik strategis dalam peta kedaulatan, namun dibiarkan kosong dari kehidupan berkualitas?
Narasi pertumbuhan ekonomi nasional tak bisa terus dibiarkan menjadi kamuflase atas ketimpangan. Indonesia adalah negara kepulauan, bukan negara metropolitan. Maka pembangunan tidak bisa terus-terusan dipusatkan di tanah yang sudah padat, sementara lahan yang luas, kaya, dan berpotensi dibiarkan terpuruk.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
