“Soal ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar MBLB sebesar Rp1.077.500.000 yang diterbitkan BPKPD Natuna pada 7 Mei 2025, itu murni miskomunikasi. Kami belum ada penjualan tahun 2025, tiba-tiba ada tagihan pajak yang belum pernah disosialisasikan sebelumnya. Begitu aturannya dijelaskan, kami langsung bayar,” jelas Ady, Rabu (12/8/2025).
Pria yang dikenal sebagai pelopor kebijakan ekspor pasir kuarsa di Indonesia ini menyayangkan pemberitaan harianmetropolitan.co.id yang menurutnya tidak memenuhi standar kode etik jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Ia menilai wartawan yang menulis berita tersebut tidak melakukan uji informasi, konfirmasi, klarifikasi, dan verifikasi sebelum mempublikasikannya.
“Beritanya sangat tidak berimbang, mencampurkan fakta dan opini, dan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah. Pemberitaan yang berpotensi merugikan pihak lain wajib diverifikasi demi akurasi dan keberimbangan,” tegas Ady, yang juga merupakan pendiri media siber pertama di Kepri pada 2001.
