“Pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Natuna menemukan berbagai persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Selain penurunan pendapatan pelaku UMKM, terbatasnya lowongan kerja bagi lulusan SMA juga menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga.”
NATUNA — Mitra Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna, Rosa Padelia, mengatakan kegiatan pendataan ekonomi masyarakat telah berlangsung sejak 15 Juni 2026 dan dijadwalkan berakhir pada akhir Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara langsung kepada masyarakat untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi, usaha, hingga ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna.
“Kami hanya menjalankan tugas dari BPS untuk mendata masyarakat. Kami turun langsung ke lapangan tanpa pihak ketiga agar bisa mengetahui kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya,” ujar Rosa Padelia kepada koranperbatasan.com, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Rosa, pendataan mencakup seluruh keluarga, termasuk pelaku usaha mikro, usaha rumahan, hingga pelaku usaha berbasis daring atau online shop.
“Semua keluarga kami data. Kalau di dalam rumah ada usaha UMKM atau usaha jualan online juga kami data karena itu termasuk usaha yang memiliki pendapatan dan pengeluaran,” katanya.
Selama melakukan pendataan, Rosa mengaku banyak menerima keluhan dari pelaku UMKM, khususnya ibu rumah tangga. Mayoritas mengaku pendapatan usaha mereka mengalami penurunan cukup tajam dalam dua tahun terakhir.
“Rata-rata ibu-ibu pelaku UMKM mengeluhkan pendapatan yang jauh menurun. Mereka bilang dua tahun terakhir ini kondisinya sangat berbeda. Kalau dulu sehari bisa memperoleh omzet sekitar Rp1 juta, sekarang untuk mendapatkan sekitar Rp300 ribu saja sudah sulit,” ungkapnya.
Selain mencatat kondisi usaha, petugas pendataan juga menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi ekonomi daerah.
Rosa mengatakan tidak sedikit warga yang berharap pendataan tersebut dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Harapan kami, data yang kami kumpulkan ini bisa menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih baik dalam memperbaiki perekonomian daerah,” ujarnya.
Ia juga menceritakan bahwa saat bertugas di lapangan, banyak warga yang mengira petugas BPS membawa program bantuan pemerintah.
“Banyak ibu-ibu yang meminta bantuan kepada kami. Mereka mengira setelah didata akan langsung mendapatkan bantuan. Padahal kami hanya bertugas mengumpulkan data dan tidak memiliki kewenangan menyalurkan bantuan,” jelasnya.
Selain persoalan ekonomi, Rosa menilai terbatasnya kesempatan kerja juga menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat, terutama bagi lulusan SMA.
Menurutnya, banyak lowongan kerja di Natuna mensyaratkan usia pelamar di bawah 25 tahun serta memiliki pendidikan minimal Diploma Tiga (D3) atau Strata Satu (S1), sementara sebagian besar pencari kerja di daerah merupakan lulusan SMA.
“Kalau mencari lowongan kerja sekarang rata-rata syaratnya di bawah usia 25 tahun dan minimal D3 atau S1. Padahal di Natuna masih banyak yang lulus SMA sehingga mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaan di supermarket atau toko, gajinya masih relatif kecil,” tuturnya.
Rosa berharap pemerintah dapat membuka lebih banyak program pelatihan kerja atau Balai Latihan Kerja (BLK) agar masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.
“Kalau ada pelatihan kerja atau tempat untuk menambah keterampilan dari pemerintah tentu akan sangat membantu. Dengan memiliki keahlian, masyarakat yang tidak kuliah ke luar daerah juga memiliki peluang lebih besar untuk bekerja maupun membuka usaha sendiri,” pungkasnya.
Laporan: Dini
