Efisiensi anggaran kini menjadi jargon utama dalam pidato-pidato pemerintah. Tapi di balik penghematan belanja negara, ketimpangan gaya hidup antara elit dan rakyat jelata makin kentara. Rakyat didorong berhemat, sementara elit terus berkonsumsi tanpa refleksi.
DALAM iklim fiskal yang semakin ketat, pemerintah menggembar-gemborkan pentingnya efisiensi. Subsidi dikaji ulang, bantuan sosial dikurangi, bahkan program pemberdayaan rakyat dipangkas. Sayangnya, narasi efisiensi ini kerap berhenti pada tataran rakyat. Ketika masyarakat bawah diminta mengetatkan ikat pinggang, gaya hidup elite politik dan birokrasi nyaris tak tersentuh.
Laporan anggaran negara menunjukkan belanja untuk birokrasi dan proyek infrastruktur besar tetap berjalan tanpa koreksi signifikan. Sementara itu, sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan rakyat justru menjadi korban rasionalisasi. Apakah ini bentuk keadilan fiskal, atau hanya kamuflase kebijakan?
Kesenjangan dalam distribusi anggaran menciptakan ketimpangan struktural yang semakin terasa. Di satu sisi, pemerintah daerah dan masyarakat sipil diminta kreatif mencari solusi alternatif. Di sisi lain, tidak sedikit pejabat yang masih menikmati perjalanan dinas mewah dan fasilitas negara dengan dalih tugas negara.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar, di mana etika fiskal kita? Apakah efisiensi hanya berlaku bagi yang tak punya kuasa? Retorika tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif terdengar semakin hampa ketika realita menunjukkan pembiaran terhadap gaya hidup konsumtif di lingkar kekuasaan.
Ketimpangan bukan sekadar persoalan angka. Ia berdampak langsung pada legitimasi negara. Ketika rakyat menyaksikan pejabat publik hidup dalam kemewahan sementara mereka sendiri harus memilih antara membeli beras atau membayar listrik, rasa kepercayaan pun luntur. Ketimpangan seperti ini berpotensi melahirkan krisis kepercayaan yang jauh lebih berbahaya daripada krisis fiskal.
