Dari sudut pandang akademik, hal ini menyentuh apa yang disebut sebagai fiscal moral hazard. Pemerintah seharusnya menjadi teladan dalam menerapkan penghematan dan efisiensi. Ketika elit justru menunjukkan perilaku konsumtif dalam situasi krisis, maka yang terjadi adalah pelemahan norma kolektif dalam pengelolaan keuangan publik.
Selain itu konsep redistributive justice, keadilan dalam distribusi sumber daya negara menjadi tidak relevan bila hanya menjadi dokumen kebijakan tanpa realisasi nyata. Rakyat tidak butuh narasi yang manis, mereka butuh kebijakan yang adil dan berpihak.
Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas fiskal menjadi sangat krusial. Anggaran publik bukan semata angka dalam dokumen negara, tetapi cermin nilai-nilai moral yang dianut oleh pemerintahan. Ketika nilai itu dikompromikan oleh gaya hidup mewah pejabat, maka seluruh pondasi keadilan sosial ikut goyah.
Saat ini, lebih dari sekadar program baru, rakyat membutuhkan reformasi etika dalam pemerintahan. Pemborosan anggaran, ketidakwajaran fasilitas pejabat, serta kemewahan dalam belanja birokrasi harus menjadi bagian dari evaluasi nasional. Pemerintah tak bisa lagi meminta rakyat bersabar dan berhemat, sementara mereka sendiri hidup dalam privilese yang mencolok.
Rakyat telah cukup lama bersabar. Jika efisiensi memang menjadi jalan keluar, maka ia harus dimulai dari atas. Jika rakyat diminta berhemat, maka elit harus memberi teladan. Hanya dengan begitu, kepercayaan terhadap negara bisa dipulihkan.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
