Tapi apakah wajar jika rakyat kecil yang menanggung dampaknya terlebih dahulu? Apakah meja makan mereka yang harus dikorbankan demi anggaran negara yang “sehat”?
Penting untuk disadari bahwa kebutuhan dasar bukan sekadar angka statistik. Ia adalah hak. Ketika negara gagal menjamin akses terhadap makanan yang cukup dan layak bagi warganya, maka ada yang salah dalam orientasi kebijakan. Subsidi harus dilihat sebagai instrumen keadilan, bukan beban fiskal semata.
Rakyat tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin harga-harga tidak melonjak tanpa kendali, dan bantuan hadir tepat waktu, tepat sasaran. Kalau itu saja sulit dipenuhi, lalu bagaimana kita bisa bicara soal ketahanan pangan atau kesejahteraan?
Saat ini dibutuhkan keberanian pemerintah untuk kembali menengok ke bawah, ke dapur rakyat, ke meja makan yang mulai kosong lauk. Sebab stabilitas sejati bukanlah angka pertumbuhan, tapi sejauh mana rakyat merasa aman menjalani hidup hari demi hari.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
