Sementara elite ekonomi berbicara tentang transformasi fiskal dan penyesuaian anggaran jangka menengah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa rakyat kecil harus mengatur ulang menu makan, menunda kebutuhan pendidikan anak, bahkan menjual aset kecil seperti motor atau perhiasan agar dapur tetap mengepul.
Tak hanya itu, efek domino dari kebijakan efisiensi juga menyentuh sektor informal. Pemotongan belanja negara berpengaruh terhadap daya serap tenaga kerja proyek pemerintah, UMKM yang bergantung pada belanja operasional, hingga pasar lokal yang lesu akibat menurunnya belanja konsumen. Di sinilah letak ironi fiskal Indonesia, kebijakan rasional dari atas tidak selamanya memperhitungkan ketidakseimbangan sosial di bawah.
Di tengah kondisi ini, kemampuan beradaptasi masyarakat adalah satu-satunya tameng. Banyak yang mulai menerapkan prinsip penganggaran mikro berbasis prioritas, yaitu mengklasifikasikan pengeluaran ke dalam kebutuhan esensial dan tersier secara ketat. Namun tanpa dukungan sistemik dari negara, strategi ini hanya bersifat temporer dan berisiko membuat masyarakat terus-menerus berada dalam kondisi survival mode.
