MEWUJUDKAN hidup layak bagi seluruh rakyat Indonesia adalah amanat konstitusi. Namun di balik jargon kesejahteraan, realita di lapangan menunjukkan kontras yang tajam. Subsidi terus dikucurkan, tapi mimpi akan hidup yang layak masih terasa jauh bagi sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah perbatasan, pelosok, dan kawasan rentan ekonomi.
Subsidi, dalam bentuk apapun, BBM, listrik, pangan, hingga bantuan langsung tunai selalu menjadi andalan negara dalam menjaga daya beli rakyat. Namun pertanyaannya: apakah skema ini benar-benar menjawab kebutuhan riil di bawah? Atau hanya menambal sementara masalah sistemik yang lebih dalam?
Di banyak daerah, kita masih menjumpai ironi. Subsidi BBM tersedia, tapi akses jalan rusak parah. Bantuan pangan tiba, tapi harga sembako tetap melonjak di pasar tradisional. Masyarakat menerima bantuan, tapi pengeluaran tetap tak terjangkau karena inflasi, minimnya pendapatan tetap, dan biaya pendidikan atau kesehatan yang tidak pernah kecil.
Di sinilah pentingnya mengurai antara subsidi dan hak atas kehidupan yang layak. Subsidi hanya alat bukan tujuan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem ekonomi yang memungkinkan mereka hidup produktif, berpendapatan cukup, dan tidak terus menerus bergantung pada intervensi negara yang tak selalu tepat sasaran.
Satu masalah mendasar adalah ketimpangan distribusi. Subsidi yang seharusnya menyasar masyarakat bawah, sering kali justru ikut dinikmati kelompok yang tidak layak. Ini karena data yang tidak diperbarui, pendekatan birokratis yang lambat, hingga kurangnya transparansi pengawasan di lapangan.
Di sisi lain, banyak warga tidak menyadari bahwa hak hidup layak mencakup lebih dari sekadar kebutuhan pokok. Ia meliputi keamanan kerja, pendidikan yang layak, akses layanan kesehatan yang adil, dan lingkungan yang mendukung keseimbangan hidup. Namun sayangnya, hal-hal ini sering dianggap sebagai “bonus”, bukan keharusan.
Kebijakan subsidi semestinya dibarengi dengan investasi pada ekonomi lokal: menghidupkan kembali koperasi, memperkuat UMKM berbasis komunitas, dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Dengan begitu, bantuan negara bukan satu-satunya sandaran, melainkan penopang sementara menuju kemandirian yang berkelanjutan.
Perlu juga ditegaskan bahwa masyarakat bukan hanya objek penerima bantuan, tapi subjek aktif pembangunan. Ketika mereka diberdayakan secara ekonomi dan diberikan ruang berkontribusi, ketergantungan bisa berkurang. Mereka tidak menolak bantuan, tapi lebih menghargai sistem yang adil, transparan, dan memberdayakan.
Pemerintah memiliki peran krusial untuk memutus rantai subsidi yang tidak produktif. Skema bantuan sosial harus terintegrasi dengan kebijakan jangka panjang, seperti pelatihan keterampilan kerja, program pemberdayaan perempuan, atau pemberian insentif bagi usaha lokal yang menyerap tenaga kerja.
Di tengah lonjakan biaya hidup, mimpi akan kehidupan yang layak mungkin tampak samar. Namun itu bukan hal yang mustahil jika kita berani merombak pendekatan: dari “mendistribusikan subsidi” menjadi “membangun daya tahan ekonomi rakyat”. Hidup layak bukan hadiah, melainkan hak. Dan sudah saatnya sistem menjamin itu, bukan sekadar menjanjikannya.
Oleh: Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
