Situasi ini menghadirkan ironi. Di satu sisi, negara gencar mengampanyekan literasi keuangan dan kemandirian ekonomi warga.
Di sisi lain, perangkat dan fasilitas untuk memperkuat daya beli justru digerus. Rakyat disuruh hemat, padahal opsi mereka semakin sempit. Gaji tetap, harga melonjak, dan subsidi menyusut, apa yang tersisa untuk dirasionalisasi?
Persoalan ini lebih dari sekadar soal angka APBN. Ini tentang keberpihakan. Apakah kebijakan fiskal benar-benar mencerminkan kepedulian terhadap rakyat kecil? Atau justru lebih mengakomodasi stabilitas makro tanpa melihat luka mikro di dapur rakyat? Di sinilah ketimpangan narasi dan realita mulai terasa tajam.
Pemerintah boleh berdalih bahwa efisiensi anggaran adalah keniscayaan dalam menghadapi tekanan global. Namun, pemangkasan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga hanya akan memicu ketidakpercayaan. Bukankah seharusnya prioritas utama adalah memastikan setiap warga dapat makan, berobat, dan hidup layak?
