Ketimpangan akses fiskal ini juga menyebabkan stagnasi pembangunan di wilayah 3T. Tanpa dukungan anggaran memadai, program pemberdayaan ekonomi lokal, perbaikan pendidikan, layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur konektivitas sulit diwujudkan. Di titik ini, kita tidak hanya sedang membahas soal anggaran, tetapi juga soal hak warga negara untuk hidup dalam kondisi yang layak dan adil.
Mengandalkan PAD sebagai instrumen utama evaluasi kinerja fiskal daerah juga menciptakan disinsentif bagi daerah 3T. Mereka terjebak dalam lingkaran setan: rendah PAD berarti rendah anggaran, dan rendah anggaran berarti kecil kemungkinan menaikkan PAD. Ini adalah kegagalan desain fiskal nasional yang perlu segera direformulasi.
Dalam jangka panjang, jika model ini terus dipertahankan, maka pembangunan nasional akan semakin terpusat di kota-kota besar, sementara daerah 3T tertinggal dalam keterisolasian. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketimpangan ekonomi, tetapi juga menimbulkan potensi disintegrasi sosial dan politik, karena warga di wilayah 3T merasa ditinggalkan oleh negaranya sendiri.
Reformasi fiskal ke depan harus melepaskan diri dari paradigma PAD sentris. Pemerintah perlu membangun sistem keuangan yang lebih berkeadilan, yang mampu melihat wilayah 3T bukan sebagai beban, tetapi sebagai bagian integral dari masa depan Indonesia. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi proyek eksklusif bagi kota-kota besar, dan mimpi tentang Indonesia yang adil dan merata tinggal utopia belaka.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
